RUU Pornografi – Perlu Nggak Ya?

Membaca postingan di sini dan juga menyaksikan perdebatan dalam acara “Cover Story” di TV One dalam bulan Ramadhan yang lalu, saya akhirnya tergelitik juga untuk membuat postingan ini. Apalagi di acara debat di TV One tersebut, salah satunya adalah penentang RUU ini, seorang perempuan (kalau nggak salah namanya Tiurlan Hutagaol, kalau salah mohon dikoreksi) yang katanya salah seorang pekerja seni (betul nggak?). Di sini terjadi perdebatan-perdebatan yang menarik di mana ibu Tiurlan Hutagaol ini hampir selalu mengatasnamakan seni dan budaya untuk menentang RUU Pornografi ini. Pertanyaanlah adalah, apakah seni dan budaya yang modern harus bersentuhan dengan pornografi??

Ibu Tiurlan ini kalau tidak salah juga berkata bahwa RUU ini bukan cara yang terbaik untuk memperbaiki moral bangsa. Menurut saya hal itu ada benarnya juga, jikalau RUU ini tidak dibarengi dengan pendidikan moral yang bagus tentu RUU ini tidak dapat secara maksimal menyingkirkan pornografi dari negara ini. Namun, logika “RUU ini bukan cara yang terbaik untuk memperbaiki moral bangsa” tentu identik pula dengan logika “pornografi bukanlah cara yang terbaik untuk memajukan seni di Indonesia”. Apakah kita yakin bahwa dengan memperbolehkan pornografi maka seni kita lebih diakui dunia??? Lantas apakah seniman harus kita batasi ekspresinya dalam berseni? Tentu saja bukan maksudnya seperti itu, tetapi yang jelas kebebasan ekspresipun harus bertanggungjawab. Bukan hanya politisi (atau yang lainnya) yang mempunyai tanggung jawab moral dan etika, tetapi para senimanpun punya tanggung jawab moral. Jangan sampai, mentang-mentang seniman dapat mengekspresikan diri sepuas-puasnya tanpa tanggung jawab.

LantasΒ di acara lain tentang debat juga di TV One, salah seorang penentang RUU Pornografi berkataΒ “tidak selamanya mayoritas itu benar”. Pendapat ini juga tentu saja benar, karena hal itu bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Eropa atau di Amerika Serikat. Mengerti kan?? Sebenarnya kalau difikir-fikir RUU ini tidak ada hubungannya dengan suatu agama, mungkin karena pendukungnya kebanyakan penganut agama tertentu jadinya RUU ini identik dengan “pemaksaan” oleh agama tertentu.Β  Namun yang jelas, RUU ini juga harus memperhatikan dan melindungi budaya tradisional dan juga kalau ada seharusnya juga patut melindungi ritual-ritual atau obyek-obyek agama lain yang “bersentuhan” dengan pornografi. Tetapi BUKAN untuk melindungi kesenian-kesenian pop/modern yang menjual pornografi, apalagi jikalau kesenian tersebut hanyalah kesenian impor murahan. Toh, dengan bumbu-bumbu pornografi kesenian pop Indonesia belum tentu lebih maju juga.

Sebagai penutup, saya ingin mengambil contoh. Jikalau anda berlangganan TV kabel atau TV satelit berbayar tentu anda pernah menyaksikan HBO, Cinemax, HBO Signature, StarMovies, Hallmark Channel dan sebagainya. Di channel-channel tersebut tetap diadakan sensor yang sangat ketat walaupun TV-TV tersebut berasal dari luar negeri yang lebih liberal dari Indonesia. Adegan “porno” yang bisa lolos di stasiun-stasiun TV tersebut hanyalah sebatas ciuman. Selebihnya…. tidak akan lulus sensor. Adegan yang mempertontonkan kemaluan pria dan wanita, walaupun sedetik tidak akan lolos dari stasiun televisi tersebut. Bahkan adegan ciuman sesama jenispun disensor oleh stasiun-stasiun televisi tersebut. Mungkin menurut si pembuat film di Hollywood, adegan-adegan ‘hot’ tersebut adalah seni, tetapi itu tidak menyurutkan manajemen di stasiun-stasiun televisi tersebut untuk menganggapnya sebagai pornografi dan menganggap pantas untuk disensor. Nah, jikalau stasiun-stasiun televisi tersebut mensensor adegan-adegan porno tersebut, apakah kita ingin tetap merasa “modern” dengan tetap “memperbolehkan” pornografi?? Wah…. sepertinya modern apa nggak, nggak ada hubungannya dengan pornografi deh! :mrgreen:

Iklan

45 responses to “RUU Pornografi – Perlu Nggak Ya?

  1. Saya kira RUU Pornografi itu penting.. untuk membentuk negara indonesia lebih bermartabat.. cocok budaya timur..
    http://www.asephd.co.cc

  2. Wah pak kita sepakat dengan pak Yari. Banyak logika2 berfikir dalam perdebatan RUU itu tidak masuk akal hanya asal keluar untuk mendukung, makanya saya katanya yg dikeluarkan rata-rata berupa gosip doang.
    Adalagi nih pak, kalo masalah moral diatur sebenarnya sih ndak apa2, semisal gini, di sekolah dilarang rok mini, itukan aturan, jadi bisa2 aja, sejak dulu pun moral tetap diatur πŸ˜€ hehehe

  3. susah jg mengatur pornografi. sesuatu yg dianggap porno blm tentu porno bagi yg lain. tp seharusnya kita sendiri mengerti lah mana yg termasuk pornografi mana yg ngga. ngga usah dibikin perdebatan panjang. saya kira di seluruh dunia jg ngga ada peraturan/uu yg sempurna 100% mengatur sesuatu pasti ada celah2 kelemhannya jg.

  4. Saya rasa kok kurang efektif nantinya, masalahnya sumber daya manusia di Indonesia yang menyedihkan, pasti aturan itu dilanggar. Aparat toh selama ini juga tak tegas menegakkan aturan.

    Saya pikir solusi yang baik adalah memberi pendidikan yang baik, sehingga menanamkan kesadaran kepada manusia-manusia Indonesia ini bahwa pornografi bukanlah hal yang baik dan bermanfaat untuk dikonsumsi. πŸ™‚

  5. *membaca paragraf terakhir*

    jadi… jadi… disensor?
    yaaahhh… gak jadi langganan deh.
    haha!

    sori, mas, becanda.

    pornografi/pornoaksi kan memang sudah makanan manusia sejak penciptaannya.
    membuat batas tegas antara porno dan non bukan porno tentunya bukan masalah mudah, karena sudah membaur dalam kehidupan manusia sehari-hari.
    apa yang dianggap sebagian orang porno, belum tentu demikian bagi sebagian yang lain.
    jadi menurut saya menentukan kirteria inklusi dan eksklusinya itu yang jadi PR sulit.

    salam anti pornografi dan pornoaksi, mas yari!

  6. sebenarnya enggak perlu yang perlu adalah pengaturan distribusi produk2 pornografi dan kelemahan RUU ini menempatkan perempuan sebagai objek hukum yang bisa dipidana.
    Nah soal channel luar negeri, kalau langganan via paid tv disini, pasti disensor dulu kang

  7. RUU Pornografi ? Setuju saja kalau itu para anggota DPR dan konco-konconya yang sudah jelas2 korupsi di hukum gantung semua !
    Trus ormas2 atau apapun yang aksinya menyerupai binatang2 liar itu dibubarin ! Biar mereka ngak bertindak seenaknya, karena salah satu pasal mengatakan “….masyarakat dapat berperan serta…..” NGERI TUH !!!! Mereka merusak, polisi cuma liatin seakanjagain mereka buat ngerusak !!!!
    Trus pimpinan2 (Bukan pemimpin lho) bangsa kita memutihkan diri SECARA TERBUKA.
    Indonesia akan hancur kalau masih banyak orang2gila yang memaksakan kehendak ! Kenapa UUD 45 dan Pancasila diinjak2 !!!Padahal semua sudah ada aturannya dan JELAS !!! Sayang mereka tidak mau mengakui bahwa kita ini Bhineka Tunggal IKA, mereka hanya “mau” mengakui kita ini “KITA”….

  8. Batasan porno dan nggak porno apa ya? Ah kali ini nggak ingin komentar panjang lebar, saya cuma ingin bilang jagalah aurat masing-masing. πŸ™‚

  9. Pemerintah kita bisanya cuma menebar pesona dan memecah belah bangsa ! PILIH KASIH dan MUNAFIK !
    Aturan main tentang pornografi yang sudah ada dimubasirkan begitu saja ! Itu yang katanya wakil rakyat sebenarnya mewakili rakyat yang mana ? Suku, agama, ras, kelompok atau wewakili apa ya ?
    Nangkep pengemudi motor yang ngak pake helm aja ngak becus kok mau menangkap orang yang katanya syahwatnya ada niat pornografi ! Gimana deteksinya ?
    Ngurusin LUMPUR yang jelas2 disebabkan oleh tanggung jawab salah satu pejabat aja ngak bisa kok rakyatnya yang sudah dikibulin masih mau diadu domba ! Maluuuuuuuuuuuuuuuuu sama tetangga…………………

  10. RUU Pornografi tujuannya baik
    tapi aplikasinya bisa melahirkan sejuta masalah
    sebaiknya RUU itu jgn buru2 disahkan
    UU pornografi hrs dikaji
    secara mendalam plus minusnya
    sebab bnyak yg merasa kreativitas seninya
    bakal terganggu dgn bakal hadirnya UU itu

  11. kalo menurut saya sih nggak perlu, toh masih banyak masalah yang perlu diurusi. lumpur, kemiskinan, dan masih banyak lagi persoalan bangsa tak terselesaikan. DPR mewakili siapa,,,, rakyat mana yang di wakili, baiknya DPR jangan di gaji ……. 10% gaji DPR sumbangin aja ke Rakytat yang membutuhkan, itu baru wakil rakyat namanya,,,,,SOLIDARITAS

  12. Di Perancis, ada program kesehatan yang sering mempertunjukan alat kelamin pria/wanita. Tentu saja tidak di sensor. Hanya di ujung kanan bawah diberi tanda -10 ans (-10th= dilarang untuk anak di bawah umur) atau -12 ans (-12th).

    Sensor ini tidak hanya untuk masalah seks saja tetapi juga untuk kekerasan di dalam film atau reportasi-reportasi khusus.

    Maka semua itu harus berbalik ke kita sendiri. Kita sendiri perlu menyensor diri sendiri.

  13. Ya, negara-negara lain banyak yang sudah punya UU Pornografi. Masalahnya, di negara kita pornografi masih dianggap sebagai sesuatu yang bisa “dilarang” (paling ditambah sedikit pengecualian), bukan sesuatu yang sebaiknya “dikendalikan”. Pada negara-negara yang menganut prinsip “pengendalian”, masalah definisi pornografi dan kebebasan berekspresi tidak terlalu diributkan seperti di sini karena bukan ‘ekspresi seni’-nya yang diatur, melainkan ‘konsumen seninya’.

    Kalau umpamanya suatu film memenuhi kriteria tertentu (misalkan ‘frontal nude’ atau ‘explicit sex’), maka bukan filmnya yang langsung disensor paksa oleh pemerintah, tapi penontonnya yang disortir dengan rating batasan umur*. Entah dengan batasan jam tayang (misalkan film untuk 17+ hanya boleh di dini hari, itupun di saluran berbayar) atau cek KTP di depan pintu bioskop atau di depan ruangan khusus DVD dewasa di ruko rental DVD. Kalau mau dipertontonkan di TV publik tanpa batasan umur, mungkin memang harus disensor, tapi overall para pekerja seni masih disediakan jalur legal dan aman untuk mengekspresikan rasa seni mereka.

    Hal-hal di atas itulah yang ingin saya lihat dari UU Pornografi. Nggak masalah kalau aturannya lebih ketat dari negara-negara Barat, yang penting: paham “pengendalian” bukan “pelarangan” (yang niscaya sia-sia), dan penegakan di lapangan (misalnya pemeriksaan KTP) yang adil dan konsisten.

    *=Tentu ini adalah asumsi negara di mana orang yang sudah mencapai umur tertentu secara legal sudah dianggap dewasa dan bisa mengambil keputusan sendiri mengenai apa yang baik bagi dirinya. Di Indonesia mungkin paham ‘kedewasaan’ semacam ini harus bertekuk lutut di bawah kaki ‘perintah agama’. Bagaimanapun juga, manusia -biarpun dia sudah dewasa- harus ngalah sama Tuhan, bukan?

  14. menurut saya kalo UU dibuat kan biasanya untuk dilanggar … gimana kalo uangnya untuk kampany SAY NO TO pornogragi aja kali yah.

    *sok tahu mode on*

  15. wah kalo pertanyaan nya perlu atau ngga, hmmm membingungkan juga sih, kalo di berlakukan pasti repot pemerintahanya, kalo di bikin badan sensor, pemerintah juga yang kerja, intinya sih mereka aja yang males…hehehe

  16. Saya cuma berharap semoga semua lapisan masyarakat lebih bertanggungjawab dan terlibat. Seperti di US setiap rental DVD akan meletakkan film porno di ruang terpisah “Adult Only” jadi hanya orang dewasa yang masuk kesana dan ketika hendak cehck out sang petugas juga memastikan bahwa penyewanya cukup umur untuk menonton film AO itu.

    Dan pada kenyataannya dengan terpisahnya ruang tersebut jarang juga orang yang masuk kesana. thanks

  17. ada beberapa teman yang mengaitkan RUU ini, hal lain, misalnya pengaturan masalah korupsi, pengaturan masalah kesejahteraan rakyat.
    bagi saya pengaturan masalah pornografi, korupsi, kesejahteraan rakyat, itu harus jalan bareng, kenapa tidak, idealnya jalan bareng.
    alasan yang mengatakan mending ngurusi yang lain aja dulu, bagi saya itu tidak logis πŸ˜€

  18. Pak, saya belum mendapati sanggahan Pak Yari atas komentar yg ini:

    ”tidak selamanya mayoritas itu benar”.

    Menurut Pak Yari, sanggahan atas pernyataan tersebut apa?

  19. Minal Aidin Wal Faidzin
    Mohon Maaf Lahir batin

  20. @Kaka

    Betul sekali. Indonesia adalah Indonesia….. πŸ™‚

    @aRuL

    Betul….RuL…. apalagi jikalau bangsa kita belum bisa berfikir dewasa, dan hanya suka meniru2 sesuatu dari luar yang negatif saja (pengaruh luar yang positif seringkali susah ditiru oleh bangsa kita karena dirasakan masih terlalu berat dan canggih, jadinya yang ditiru yang negatif2 aja deh… yang gampang2…hehehe…..), maka moral memang harus diatur oleh negara.

    Dan betul sekali RuL…. pemberantasan korupsi dan kemiskinan harus bisa paralel juga dengan pemberantasan pornografi. Bukankah bangsa kita harus bisa multitasking ?? Lagian apakah dengan pengabaian pemberantasan pornografi lantas otomatis bisa mempercepat pemberantasan korupsi dan kemiskinan??

    @AgusBin

    Seharusnya memang begitu Bin. Sayangnya bangsa kita banyak yang kurang dewasa yang tidak bisa membedakan mana pornografi dan mana yang bukan. Atau bisa jadi juga bisa membedakan tetapi pura2 tidak tahu……
    Yah…. begitulah……. memang dengan RUU ini juga tidak menjamin sukses memberantas pornografi… tetapi tujuan intinya memang bukan itu….. tetapi untuk meminimalisasi penyebaran pornografi. Berhasil atau gagal nantinya?? Mana kita tahu kalau kita belum mencobanya……

    @Ardianto

    Pendidikan yang baik?? Bukannya seharusnya sejak dari dulu?? Jikalau sekarang belum…. kapan mulainya kalau cuma mengandalkan ‘pendidikan yang baik’?? πŸ˜‰

    @marshmallow

    Benar mas…. PRnya berat sekali. Tetapi PR yang berat bukan berarti tidak harus dikerjakan kan? :mrgreen:

    @anggara

    Perasaan RUU yang terbaru sudah tidak menempatkan perempuan sebagai obyek lagi deh kang. Lagian kalau masih ada, dan jika memang si perempuan terlibat dalam pembuatan atau pendistribusian pornografi, kenapa ‘dipidanakan’ lantas merupakan sebuah kelemahan? Mungkin secara hukum iya, tetapi secara moral?? Belum tentu. Tapi lagi2 nanti ada sanggahan… “Ah, moso sih moral diatur2 negara??” Ya. Mirip korupsi aja kang…. koruptor2 dipenjara tetapi karena pada dasarnya moralnya nggak dibenahi, ya korupsinya jalan teruuuuuus…….. :mrgreen:

    Kalau masalah Pay-TV, foothold HBO (dan juga kebanyakan channel lainnya) yang ditonton di Indonesia sama dengan (minimal) yang di daerah Asia lainnya. Jadi kemungkinan HBO yang ditonton via First Media atau Indovision sama dengan yang ditonton di StarHub Cable (Singapore), TrueVisions TV (Thailand), Cable Boss (Philippines) dan lain-lainnya.

    @Wijaya Sukma

    Tentu…. Anggota DPR yang korupsi ‘harus digantung’ semua. Dan juga ormas2 yang menyerupai binatang itu juga ‘harus digantung’ sesuai dengan keinginan anda. Saya setuju. Tetapi….. apakah mereka yang menyebarkan pornografi harus digantung juga?? Ah…. kayanya hukumannya terlalu berat ya. Kalau begitu dihukum aja setahun tidak boleh memakai pakaian sama sekali alias telanjang bulat. Toh… mereka adalah pendukung pornografi… nah sekarang coba dipraktekin dong! :mrgreen:

    Tapi…. tunggu dulu…. moso memberantas pornografi pakai hukuman pornoaksi sih?? Sama aja bohong kan?? Lagian kalau RUU Pornografi menghukum pelaku pornografi dengan pornoaksi, wah orang2 seperti anda pasti mendukung dong ya! πŸ˜†

    @Yoga

    Wah… kalau masing2 orang bisa menjaga auratnya tentu dunia ini terasa indah tidak perlu lagi RUU ini kan? πŸ˜€

    @Hasan Zakaria

    Apakah anda bisa?? Belum tentu anda juga mampu untuk menangkap orang berkendaraan yang tidak berhelm…. mengkritik sih gampang…. melakukannya yang penting.

    Yang lebih malu lagi dari tetangga….. udah tidak bisa menangkap orang berkendaraan yang tidak berhelm…. tidak mampu juga meminimalisasi pornografi…. uuuuugh…. lebih maluuuuuuu lagi sama tetangga! :mrgreen:

    @mikekono

    Kreativitas seni harus tetap bertanggungjawab….. seniman juga punya tanggung jawab moral bukan hanya politikus…. lagian apa dengan pornografi, lantas produk kesenian kita lebih bernilai? πŸ™‚

    @hermanus

    Bangsa kita harus bisa multitasking. Semua harus bisa diluruskan seefektif mungkin. Mari kita memberantas pornografi sambil memberantas kemiskinan, korupsi dan lain sebagainya….. Mampukah bangsa kita??? Kita wajib usaha…… πŸ™‚

    @juliach

    Di Perancis orang-orang memang lebih dewasa dan lebih cerdas mungkin dibandingkan rata-rata orang Indonesia……. mungkin begitu ya mbak??

    @Catshade

    Pasalnya tidak ada batasan antara “dilarang” dan “dikendalikan”. Apapun sifat2 yang preventif dapat menjadi sifat “melarang” ataupun “mengendalikan”. Masing-masing kasus mempunyai derajad sendiri2 “larangan” dan “kendali”-nya. Jadi tidak bisa digeneralisasi untuk semua kasus. Untuk bangsa kita yang belum dewasa?? Mungkin sifat “larangan”nya yang lebih ditekankan daripada “pengendaliannya”.

    Memang betul RUU ini belum tentu efektif, dalam setiap kasus apapun ada saja celah2 kelemahan bagi sebuah “larangan” bahkan “pengendalian”. Tetapi yang penting kita wajib berusaha kan?? Menurut saya “pengendalian konsumen seni”nya belum tentu lebih efektif daripada “pengendalian ekspresi seni”nya. Apalagi untuk kasus di Indonesia. Ingat, setiap kasus tidak bisa digeneralisasi karena banyak faktor yang mempengaruhinya.

    Mengenai kedewasaan di Indonesia yang katanya ngalah dengan Tuhan, tidak semuanya benar. Ada juga kedewasaan di Indonesia yang ngalah dengan industri seni pornografi modern yang murahan terutama yang imporan. Nah, anda bebas memilih kan? πŸ˜‰ Toh juga, masalah kedewasaan tidak hanya melulu berdasarkan ‘ngalah’ kepada siapa, tetapi yang lebih penting kedewasaan adalah menyangkut kemampuan seseorang untuk memilih mana yang lebih baik….. begitu kan?

    @Rindu

    Soalnya kalau cuma “SAY NO TO PORNO” cuma di mulut saja, seperti kebanyakan orang Indonesia, tetapi tidak di hati, ya sama aja bohong mbak! πŸ™‚

    @qzplx

    Yah…. itulah bangsa kita…. pemerintahan yang malas datang dari rakyat yang malas juga…. tiap hari kerjaannya hanya menikmati pornografi saja… ah mudah2an nggak gitu ya… hehehe……

    @yulism

    Wah…. kalau di Indonesia mungkin…. kalau diadakan “Adult Only” banyak yang masuk mungkin, merasa bangga dan udah dewasa dan fikirannya toh dibolehkan oleh hukum/UU ini. Orang Indonesia kebanyakan takutnya sama hukum bukan sama moral…… Apalagi mahasiswa2 abegeh….. πŸ˜€

    @mathematicse

    Kan udah tuh……. mayoritas memang belum tentu benar. Mayoritas di AS dan Eropa (yang mungkin tidak tegas membatasi pornografi) belum tentu benar juga kan?? Jadi mana yang benar?? Kalau masing2 mau menang sendiri ya tentu jadi chaos. Ya udah, kita kembalikan saja pada mekanisme demokrasi…… πŸ™‚

    @indra1082

    Minal aidin walfaidzin juga. Mohon maaf lahir bathin. πŸ™‚

  21. maslah kepornoan sudah ada sejak manusia ada, filter yang paling penting sebenarnya bukan UU, tapi moral.

  22. Selamat Idul Fitri Pak Yari! Sebenarnya undang2 apapun yang dapat membuat bangsa kita lebih maju pasti diperlukan. Persoalannya adalah dapatkah kita ( terutama pemerintah ) menjalankan UU tsb dengan baik dan tegas. UU anti pornografi adalah ide yang cukup baik untuk menghilangkan atau minimal menurunkan tingkat kejahatan seksual di negeri ini, tapi yang lebih penting adalah semangat menjalankannya di lapangan. UU inipun jangan sampai merugikan orang2 yang tidak bersalah,misalnya penyalahgunaan uu ini oleh oknum aparat yang ingin menarik keuntungan.Jadi mental aparat yang menjalankan UU ini sangatlah perlu untuk menjamin terselenggaranya UU ini dengan bijak.Terima kasih.

  23. pembinaan moral lebih penting mas.. πŸ™‚

  24. Ehmmm… kalo menurut Bapak sendiri gimana? πŸ˜‰

  25. alotnya pengesahan ruu anripornografi yang sudah sekian lama menyita banyak perhatian publik, memang bisa dimaklumi, bung yari. bagi para pekerja sini, memang muncuil kekhawatiran, kehadiran UU ap teb akan menghambat kreativitas mereka dalam berkesenian. contoh, karya2 lukisan naturalis sebagaian besar menggunakan objek perempuan yang sedikit vulgar. dalam panggung teater, adegan2 berciuman juga dianggap sebagai sebuah akting yang memerlukan kreativitas tersendiri sehingga tidak terkesan vulgar dan porno. menurut saya, sebelum rru tsb digilkan menjadi uu, memang perlu mengakomodasi aspirasi banyak pihak sehingga tak ada yang meras dirugikan.

  26. Saya kok pusing tentang urusan antara porno nggak porno, dan harus dibuat RUU…..walau saya juga tak suka pornografi.
    Masalahnya harus jelas, jika terlalu ketat, nanti akan repot sendiri, apalagi jika masyarakat boleh ikut menentukan…wahh…wahh….kalau cuma melaporkan sih tak masalah.
    Entahlah pusing deh….

  27. minoritas penentang RUU ini terlalu cerewet dgn keberatan2 yg meng-ada2 dan paranoid..

  28. Salam
    saya sie setuju aja Sir, ya cuman itu kok masih banyak yang bias, jangan2 batasan pornografi dan pornoaksi aja masih sesuatu yang membingungkan, palagi jika bersinggungan dengan berbagai kepentingan yang salah satunya Sir bilang mengatas namakan seni dan budaya, ya tambah runyam itu, tapi saya rasa yang paling penting klo UU ini gol tak hanya sekedar UU tapi pelanggaran akan UU inipun harus mempunyai punishment yang jelas, ya ga?*Sotoy mode:ON* πŸ™‚

  29. Insya Allah , kalo menurut saya perlu pak

  30. Para Anggota DPR memang suka bikin sensasi dan perhatian, seharusnya mereka memiliki prioritas Pornografi hanyalah nomor ke sekian dari banyaknya permasalahan multi dimensi di Indonesia. Paling penting dan Pokok adalah tetap pada masalah kesejahteraan dan ekonomi, itu nomor satu dan utama. Ini dulu dibenahi, yang lain dibahas kemudian.

  31. @ubadbmarko

    Betul…. tetapi kalau di Indonesia kalau cuma berdasarkan filter “moral” saja, kapan mulainya?? Itu pertanyaan besarnya…..

    @Yung Mau Lim

    Wah mas Yung Mau udah lama nih nggak komentar. Apa kabarnya?? Semoga mas Yung Mau dan keluarga selalu berada di bawah lindunganNya.

    Benar sekali mas Yung Mau, inilah yang dikhawatirkan, jika aparat kita belum siap mental dan moralnya sehingga UU ini nantinya akan jadi mubazir. Tetapi mudah2an kita harapkan dan kita usahakan juga tentunya semuanya akan berjalan semakin baik nantinya, walaupun mungkin di awalnya terdapat banyak keropos di sana-sini. Maklumlah memang agak sulit bagi sesuatu untuk berjalan dengan sempurna pada awalnya, karena memang segalanya pasti butuh adaptasi. Terims ya mas Yung Mau atas komennya. πŸ™‚

    @inos

    Jawabannya sama yang untuk kang ubadbmarko di atas, mas inos….. :mrgreen:

    @devry

    Walaaah…. nggak menyimak ya?? Itu artikel saya di atas dan juga jawaban2 atas komen2 di atas adalah pendapat2 saya. Silahkan simpulkan sendiri… πŸ˜‰

    @Sawali Tuhusetya

    UU ini nantinya butuh kematangan dan kemampuan berfikir dari kedua belah fihak, baik dari fihak seniman dan juga dari fihak aparat. Dari fihak aparat seharusnya dapat menilai mana hasil seni yang bagus dengan sedikit bumbu2 ‘porno’ (ciuman) dan mana hasil seni murahan yang melulu hanya mengumbar syahwat hanya untuk mencari sensasi.

    Sebaliknya para senimanpun, termasuk di teater, seyogianya bisa membuat karya yang bagus. Pornografi ringan (seperti ciuman) boleh sebagai selingan, apalagi jikalau disuguhkan dengan visual yang elegant dan benar-benar berseni. Namun bukan untuk menyuguhkan adegan syahwat hanya semata-mata untuk mencari sensasi agar laku tetapi karyanya tak bermutu. Nah, jadi di sini butuh kedewasaan berfikir baik dari aparat dan tentu dari para seniman juga.

    @edratna

    Sebenarnya jikalau masyarakat ikut menilai apakah sebuah material itu porno atau nggak, sepertinya mengikuti aturan di AS yaitu Miller Test. Pada Miller Test ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu bahan dinyatakan sebagai porno. Dua syarat berdasarkan komunitas (masyarakat) sekitar sedangkan satu syarat berdasarkan standard personal. Standard personal ini perlu untuk mengecek untuk “melindungi” sebuah karya, mungkin saja bagi masyarakat sekitar kurang pantas, tetapi bagi standard nasional tidak begitu. Detailnya saya juga belum baca sih….. tetapi garis besarnya begitu.

    @Kang Nur

    Memang Kang Nur, masyarakat minoritas (walau tidak semua lho tentu saja) memang melihatnya sebagai ‘tekanan’ dari mayoritas walaupun pada hakekatnya nanti sudah melewati proses demokrasi yang ada…….

    @nenyok

    Ya tentu saja dong…… tanpa pelaksanaan (termasuk hukuman) yang jelas dan konsisten maka kelahiran UU ini nantinya ya sama aja oblong dong! πŸ˜€

    @realylife

    Insya Allah perlu…..

    @laporan

    DPR kita harus bisa multitasking. Dan harus bisa juga memprioritaskan mana yang utama. Tetapi memprioritaskan yang utama bukan berarti mengenyampingkan yang tidak terlalu prioritas kan?? Di sini DPR kita dan juga bangsa kita harus bisa belajar kedua hal tersebut (multitasking dan skala prioritas) agar tidak tertinggal dari bangsa lain……. πŸ™‚

  32. begitulah manusia, dimanusiakan malah ga mau. banyak alasan menolak tapi paling ujung2nya demi urusan perut

  33. kalo menurut saya sih, bagi beberapa pekerja seni ada beberapa item dalam RUU Pornografi yang bagi mereka menjadi tembok pembatas. saya sih lebih pengen RUU Pornografi itu ~ entah gimana caranya ~ lebih efektif buat menekan peredaran DVD porno bajakan (banyak tuh, harganya juga cm 6rb doang) dan peredaran rekaman cabul bikinan anak negri…

  34. Kalo saya, adanya RUU porno itu, tidak keberatan. Cuma sayangnya, persepsi porno itu lain-lain, jadi bagaimana caranya supaya sang porno itu mengikuti satu standar saja. Lembaga seperti badan sensor misalnya. Tapi ini lembaga rating. Misalnya begitu. Lalu, sebaiknya RUU jangan disahkan dulu selama masih belum bisa mengendalikan “partisipasi masyarakat”

    Bukan saya pendukung porno, tapi saya khawatir kalau Indonesia jadi clash gara-gara sesuatu yang baik, tapi kurang tepat.

  35. Lom baca RUU-nya.. tapi pada dasarnya saya setuju RUU itu perlu ada kalau tujuannya untuk membatasi segala hal yang berbau pornografi yg sifatnya “kebablasan”. Dan pasti ada lah jalan untuk merumuskan dengan baik (walau ga bisa sempurna dan komprehensif) hal-hal apa yang termasuk pada apa yg disebut Taufiq Ismail sebagai GSM (gerakan syahwat merdeka :D).
    *bayangkan Dewi Persik*

    *kalo Pedro gak pake baju… pastilah bukan porno aksi.. wakakak*

  36. Aku datang

    Dengan tangan telanjang

    Mengucap salam

    Dan jiwa pun berpelukan

    Setuju UU APP

  37. rahayu
    menurut saya adanya ruu pornografi merupakan reaksi dari berbagai kegiatan yang dianggak porno, baik aksi mapun gambar porno.
    dari perasaan seni ,,,kita tinjau bahwa ketidakmampuan para pelaku seni sendiri yang terjebak pada strategi pelarisan hasil seni yang tidak tepat, juga enggak ngerti sampai batas mana seni dan batas mana porno itu sendiri.
    kekurang profesionalitas para seniman indonesia sendiri yang tidak diselaraskan dengan pandangan hidup bangsa indonesia yang akhirnya timbul ruu itu.
    kalau di negeri barat seperti beretney sepers atau mak dona itu sah sah saja.
    para seniman-seniman kita yang tidak prof inilah yang mencemari status mereka sendiri, yang jelas kelakuan ini diterima dengan dayung bersambut hangat oleh masyarakat tertentu jadilah seni yang porno. kalau masalah lokalisasi dan perselingkuhan, dan hotel mesum saya setuju tetap ada untuk menampung hal-hal yang dianggap negatif dan memang masyarakat kita ada yang suka begituan , agar tetap selarasnya hidup yang positif dan negatif, yang hoby ya biar hoby. yang enggak ya biar enggak….
    saya sendiri enggak setuju ruu itu ,,, tolong cari alternatif lain yang bisa menekan kegiatan pornografi dan porno aksi,,, ya pake jilbablah, ato ya yang dijilbabi laki-laki juga maksudnya hatinya dijilbabi…
    wass wb

  38. kaka slank pornoaksi ngga kalau manggung? :p

  39. Seni atau bukan seni, budaya daerah atau bukan budaya daerah, persoalan yang paling esensi adalah: apakah ada kesepakatan kolektif mana batasan disebut porno atau tidak porno. Di mana batasan diskriminatif pada individu atau kelompok dapat dianggap porno atau tidak porno. Kalau parameter yang dipakai subyektif, malah tak pernah ada garis demarkasi yang jelas.

    Jangan-jangan, ada perempuan tampil seksi dianggap porno. Lalu ada montir laki-laki yang sedang membetulkan mobil di bengkel, bertelanjang dada, badannya bepelepotan oli, disebut pornoaksi juga.

  40. rahayu
    pada penggalian perasaan seorang seniman mengetahui dengan pasti hal mana batas seni dan hal mana batas porno.
    seorang seniman profesional jika seorang pelukis misalnya akan tahu dengan arahan perasaannya sendiri mana cat yang akan dia tuangkan.
    parameter parameter bentuk karya seni dan kode etik kesenian inilah yang harus dipelajari sungguh-sungguh oleh para seniman, praktisi managemen seni, perijinan pengadaan kesenian, dan penegak hukum, akhirnya departemen-departemen penegak hukum membutuhkan orang-orang seperti ini juga, kalau ditilik juga ini merupakan suatu even regenerasi seni atau bahkan seni sedang dalam suatu keadaan metamorfosa asal jangan salah kejadiannya saja, atau juga merupakan bentuk pembelajaran seni dari dan oleh masyarakat indonesia yang semakin inovatif dan original.
    soal rasa porno dan tidak bisa diukur oleh ahli rasa. termasuk apakah porno atau tidak, seperti bagian QC di perusahaan kopi nescafe, di perusahaan rokok jisamsu, gudang garam , jarum kudus .tetap ada orang-orang seperti ini, orang seperti ini tahu rokok mana yang kelebihan saos dan cengkehnya apalagi rokok hasil racikan di pasar pahing ataukah rokok racikan dari mesin. segala ukuran dari perasaan bisa nanti di tuangkan/dikonversikan dalam butir definisi ilmiah…..jadi semoga ada caranya, seperti puteran volume radio dulu diputar manual pake ibujari sekarang sudah pakai remote dari hasil konversi analog kedigital dan digital keanalog lagi.
    wass wb

  41. @riza

    Yah… begitulah manusia… terkadang naif dan tidak bisa berfikir panjang… dan juga egoismenya tinggi… πŸ™‚

    @khofia

    Betul…. terutama perederan material pornografi yang murah dan beredar di rumah2 lebih sulit terdeteksi dan seharusnya memang menjadi fokus utama UU ini nantinya….

    @idiotz

    Di manapun persepsi porno adalah sesuatu yang tidak mudah. Bukan hanya di sini namun juga di negara2 maju. Dan mungkin persepsi porno tidak akan pernah mencapai titik temu kapanpun dan dimanapun. Untuk itu komunitas dianggap perlu untuk menilai apakah sebuah material porno atau tidak, seperti di AS yang dinamakan Miller Test seperti jawaban saya untuk bu edratna di atas.

    @G.a.i.a

    Menurut saya juga begitu. Pornografi yang kebablasan memang tidak sewajarkan ‘berkeliaran’ secara bebas. Khusus bagi Indonesia yang rakyatnya masih euforia untuk selalu “ikut-ikutan” sesuatu yang dari barat (celakanya ikut2annya kebanyakan hal2 yang negatif, hal2 yang positif yang lebih sulit ditiru, ternyata tidak terlalu berminat untuk ditiru di Indonesia), UU seperti ini nampaknya masih perlu untuk membatasi pendistribusian material2 porno.

    **Belum pernah lihat pedro goyang ngebor ya??** wakakakakak….. πŸ˜†

    @achoey sang khilaf

    Mudah2an efektif pelaksanaannya….. itu yang terpenting… πŸ™‚

    @hidayat

    Wah seandainya hati seluruh pria dan wanita ‘berjilbab’ semua tentu tidak perlu RUU seperti ini. Sayangnya manusia tidak seputih itu, terutama di negeri ini.

    Contohnya adalah orang pakai helm untuk yang naik sepeda motor. Di Indonesia mungkin orang pakai helm karena lebih takut kepada polisi daripada kesadaran untuk keselamatannya sendiri. Padahal orang pakai helm itu demi keselamatannya sendiri, bukan untuk menyusahkan pengendara. Nah, coba saja kalau peraturan harus memakai helm dicabut, kita pasti bakal lihat banyak sekali orang yang tidak memakai helm pada saat bersepeda-motor. Itulah tanda ketidakdewasaan bangsa kita.

    Hal ini juga sama dalam kasus pornografi. Apalagi bagi mereka yang tidak berpendidikan, pornografi malah boleh dipertunjukan kepada kanak-kanak. Di sini orang patuhnya kepada hukum atau UU bukan kepada kesadarannya sendiri……

    @segawon

    Gimana kaka?? :mrgreen:

    @Daniel Mahendra

    Definisi pornografi memang sangat sulit untuk mendapatkan definisi yang eksak. Butuh kematangan berfikir dan tentu tidak mengada-ada. Hal ini juga terjadi di negara2 maju, pornografi juga sulit untuk didefinisikan namun tetap ada aturan. Untuk itu masyarakat diminta untuk menilai apakah sebuah material itu porno atau tidak, seperti halnya Miller Test yang ada di AS (seperti jawaban buat bu Edratna di atas), yang mengikutsertakan masyarakat untuk menilai (bukan menghakimi lho! beda!) apakah sebuah material itu mengandung pornografi atau tidak…….. πŸ™‚

  42. Ping-balik: RUU Pornografi dan Pornoaksi… YESSS! - Gus Yehia

  43. Ping-balik: Pelangi Pemikiranku » Udah Lama Tinggal di Luar Negeri Kok Cuma Segitu…….

  44. salam pornografi semua.. eh salah..
    saya setuju sekali tentang diadakannya RUU pornografi, memang ada sebgian kecil orang2 yang tidak mempunyai moral dan agama yang menentang dengan RUU pornografi karena apa didalam peraturan agama manupun tindakan yang berbau pornografi itu semuanya salah dan tidak dibenarkan (kalo gak percaya tanya pada ulama) nah itu sebagai acuan kita bersama, kalo kita kaitkan dengan masalah seni apakah harus mengorbankan nilai moral bangsa demi sesuatu yang tidak jelas dengan mengatasnamakan seni??????
    itu yang harus kita fikirkan dengan cermat….

    _________________________________

    Yari NK replies:

    Betul sekali….. bahkan menurut saya…. seni yang asli indah itu adalah seni yang jauh daripada pornografi…… πŸ™‚

  45. salam semua buat orang bali…
    dari rakyat madura,

    ____________________________

    Yari NK replies:

    Mudah2an salam anda ini dapat dibaca oleh orang-orang Bali….. πŸ™‚

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s