Neo Liberalisme Lawan Ekonomi Kerakyatan: Sama Parahnya!

Hari-H pemilihan capres dan cawapres semakin dekat. Kubu-kubu yang berseteru memperebutkan kursi kepresidenan semakin seru saling melontarkan serangan-serangan ke kubu yang berseberangan. Salah satu tema basi yang selalu dilontarkan oleh para politisi adalah isu neo-liberalisme melawan ekonomi kerakyatan. Pembahasannya seperti jalan di tempat, perdebatan yang dilakukan hanya menyangkut masalah yang di permukaan dan itu-itu saja, berputar-putar seperti lingkaran setan yang tidak ketemu ujungnya. Hal tersebut membuat saya semakin terhibur dan ingin nggak mau kalah dengan para politisi tersebut berpendapat sendiri secara amatiran tentang Neo-Liberalisme lawan Ekonomi Kerakyatan tersebut.

Neo-Liberalisme yang ada di bidang ekonomi yang sering diributkan akhir-akhir ini sebenarnya adalah kata lain dari kapitalisme atau sistem ekonomi pasar dalam titik yang sangat ekstrim sehingga pemerintah hampir tidak ikut campur tangan dalam urusan ekonomi dan semuanya tergantung pada mekanisme pasar. Neo-liberalisme ini hampir sama dengan laissez-faire economy yang merupakan titik ekstrim dari sistem ekonomi pasar. Semakin dekat perekonomian suatu negara kepada neo-liberalisme laissez-faire economy dapat dikatakan semakin kapitalis bebas perekonomian negara tersebut. Kebebasan campur tangan pemerintah itu pada suatu perekonomian diwujudkan dengan indikator seperti: Kebebasan dalam memasuki dan berkompetisi di pasar, barang yang diproduksi juga sesuai dengan selera individu bukan selera kolektif yang diatur pemerintah,  perdagangan diatur oleh pasar bukan oleh politik pemerintahan, proteksi terhadap properti pribadi dan sebagainya. Sekarang bagaimana posisi Indonesia di antara negara-negara lain di dunia pada skala neo-liberal kebebasan ekonomi ini?? Menurut data economic freedom of the world, posisi Indonesia berada di posisi ke-86 dunia bersama-sama dengan China dan beberapa negara lainnya di dunia. Jadi saat ini posisi Indonesia sebenarnya cukup sangat jauh dari sebutan negara neo-liberal dalam bidang ekonomi. Sementara itu Hongkong dan Singapura menjadi negara-negara yang perekonomiannya paling liberal di dunia mengalahkan Amerika Serikat dan Inggris yang harus puas di tempat ke-5. Fakta menarik lainnya adalah beberapa negara-negara Timur Tengah (Arab) justru lebih liberal perekonomiannya dibandingkan beberapa negara barat!! Uni Emirat Arab (peringkat 15) dan Oman (18) misalnya, perekonomiannya jauh lebih liberal dibandingkan Jepang (22), Belgia (38), Perancis (52) dan Italia (52)!! Sementara itu negeri jiran kita Malaysia (60) perekonomiannya lebih liberal dibandingkan perekonomian kita sekarang.

Lantas bagaimana dengan “ekonomi kerakyatan”?? Ekonomi kerakyatan yang diasung salah satu pasangan capres-cawapres memang sangat bagus dan indah di atas kertas. Salah satu poin yang paling menghibur indah adalah membangun sistem industri (pertanian) berbasis rakyat dari hulu sampai ke hilir. Saya tidak tahu apakah dengan pembangunan sistem perekonomian yang berbasis rakyat ini maka semua investor-investor asing akan dianaktirikan bahkan ‘diusir’ dari bumi nusantara ini?? Perekonomian kerakyatan ini mungkin sedikit lebih dekat (bukan mirip) kepada perekonomian sosialis pada negara-negara komunis zaman dulu dalam arti kata peran pemerintah sangat besar dalam mengatur perekonomian. Hanya saja ada perbedaan signifikan antara ekonomi sosialis pada negara-negara komunis dengan ekonomi kerakyatan ini. Jika di negara-negara komunis yang sosialis, kepemilikan modal individu atau swasta tidak diperbolehkan, sementara dalam sistem ekonomi kerakyatan ini kepemilikan modal individu atau swasta (terutama yang berasal dari dalam negeri) masih diperbolehkan.

Lantas mana dong yang lebih bagus, neo-liberalisme atau ekonomi kerakyatan?? Liberalisme yang kebablasan tentu saja tidak baik bagi sebuah masyarakat atau perekonomian karena hal tersebut semakin dekat dengan anarki pasar bebas (free-market anarchism) ataupun anarki kapitalisme (Anarcho-capitalism). Namun tentu saya yakin bahwa tidak ada satu negarapun (juga termasuk capres dan cawapresnya) yang akan mengadopsi liberalisme perekonomian yang kebablasan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana dengan ekonomi kerakyatan?? Terdengarnya memang sangat indah di telinga rakyat seolah-olah dengan perekonomian kerakyatan ini rakyat akan serta-merta menjadi lebih makmur. Tetapi menurut saya, tentu hal ini tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Misalkan, andaikan investor asing banyak diusir dari negeri ini (mudah-mudahan nggak lah yaw!), apakah investor domestik sanggup menggantikan seluruh modal asing yang keluar dari negeri ini yang juga telah memberikan begitu banyak lapangan kerja bagi masyarakat dan secara tidak langsung juga telah ikut mensejahterakan rakyat? Salah perhitungan nanti malah justru banyak terjadi pengangguran di negeri ini! Belum lagi jika masalah korupsi tidak bisa diberantas. Kerjasama di bawah tangan antara pemerintah dan para kapitalis baru dari dalam negeri yang korup hanya akan menciptakan kesenjangan kemakmuran yang menganga. Keuntungan hanya dinikmati oleh mereka yang duduk di pemerintahan dan para segelintir masyarakat kapitalis bermodal kuat dari dalam negeri, sementara kebanyakan rakyat jelata tetap saja miskin! Tentu hal tersebut juga sesuatu yang tidak kita inginkan bersama.

Jadi daripada kita meributi isu neo-liberalisme lawan ekonomi kerakyatan yang bakalan tidak ada ujungnya itu, lebih baik berdebat dalam adu strategi bagaimana meningkatkan SDM kita, bagaimana memperbagus pendidikan di negara kita, bagaimana agar bangsa kita lebih menguasai ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi serta bagaimana strategi pemberantasan korupsi di masa depan. Karena tanpa SDM yang baik, tanpa pendidikan yang baik, tanpa penguasaan sains dan teknologi yang baik dan tanpa pemberantasan korupsi, apapun sistem perekonomian yang kita pilih akan sama parahnya!! 😀

Catatan:

Jika seseorang konsisten dalam mendukung sistem ekonomi kerakyatan SECARA TOTAL tentu ia tidak akan belanja di Carrefour ataupun Makro tetapi akan belanja di pasar-pasar tradisional atau minimal belanja di mini market atau supermarket modal dalam negeri. Juga dalam beli sepatu, ia jangan beli sepatu merk Gucci, Hugo Boss atau Lacoste tetapi belilah sepatu Cibaduyut. Tapi itu belum cukup, sebaiknya juga ia tidak membeli Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, Toyota, Honda, BMW, Intel, iMac, dan lain-lain. Sanggup?? Paling-paling alasannya kalau kita belum bisa memproduksi sendiri, ya boleh dong pakai produksi luar negeri. Karena jikalau mereka membeli produk-produk dengan merk-merk terkenal seperti di atas, mereka secara tidak langsung  telah mendukung “ekonomi neo-liberalisme”. Huehehehe…. 😀 Namun saya yakin seperti halnya tidak akan ada calon capres dan cawapres yang akan mengadopsi sistem neo-liberal yang kebabalasan, saya juga berkeyakinan tidak akan ada capres dan cawapres yang mampu mengadopsi sistem perekonomian kerakyatan secara total! :mrgreen:

Iklan

50 responses to “Neo Liberalisme Lawan Ekonomi Kerakyatan: Sama Parahnya!

  1. Saya setuju dgn catatan bang Yari di akhir.

    Ekonomi kerakyatan butuh totalitas dlm hal sikap dan lifestyle.
    Jgn hy di mulut.

    Nb:template blog baru ambilnya dmn?

  2. Ga ada cawapres yang mencanangkan ekonomi islam ya pak…

  3. iya juga ya. gw juga pake Mac berarti ikutan neo-liberal…

    yakin deh, nanti capres-cawapres nya pinter pinter. gak ada yang merugikan rakyat… semoga. amin~

  4. Cawapres yang gembar-gembor ekonomi kerakyatan punya budget 15M untuk biaya kampanya dari kantongya sendiri (banyak amat ya..kantong saya cuman ada 15ribu 🙂 ) ..Yang jelas kalo dia jadi wapres pastinya melakukan banyka hal untuk balik modal..

  5. he3, saya pengguna soner, waduh neo-lib juga dong.

    setuju, pak yari, lebih baik kita memikirkan bagaimana meningkatkan SDM kita. SDM usia produktif masyarakat negeri ini. termasuk sekali, SDM orang2 yang bekerja di pemerintahan.

    saya kira, yang menjadi kritik terhadap ekonomi kita sekarang adalah banyaknya sumber daya alam yang pengelolaannya dipegang oleh asing, dengan kontrak yang merugikan pemerintah. bagi hasil yang kecil; tidak sebanding dengan keuntungan korporasi, kerusakan lingkungan yang terjadi, dan dampak terhadap masyarakat sekitar.

    masyarakat mungkin tidak puas, karena seakan menjadi ‘babu’ di negeri sendiri. seharusnya; misalnya dalam hal pengelolaan sumber2 daya yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat banyak (energi, air, hutan, telekomunikasi, dll), kita tetap harus berkedudukan sebagai pemilik, dan biarkanlah asing yang digaji sebagai pekerja. he3. jadi, kembali lagi pada peningkatan SDM negeri ini.

    entahlah…

  6. Makanya cari yg pas, jualannya pasti sama, tapi ada kualitas yg bisa dilihat 😀

  7. Jadi kesimpulannya, pilih yang neolib atau kerakyatan?

  8. kesimpulanx pilih pemimpin yang cerdas…
    bagus mana ??
    pemimpin bodoh dengan rakyatx cerdas ??
    rakyat bodoh dengan pemimpin yang cerdas ??
    kunjungan balik sangat diharapkan

  9. waduh kok tahunya neolib pada dari mana ya . . . . . .

    semuanya yang tahu kan yang maha kuasa . . . . .

  10. @Skydrugz

    Intinya memang jangan mencela lawan politiknya dulu sebelum ia dapat secara totalitas menjalani apa yang dikatakannya.

    Iya nih… baru templatenya.. 😀

    @Raffaell

    Seharusnya ada ya?? Tetapi ekonomi Islam juga bisa jadi berada dalam sistem kapitalisme atau liberalisme dalam arti kata, dalam sebuah ekonomi Islam bisa jadi pemerintah tidak ikut campur dalam hal kepemilikan modal dan tidak ikut banyak campur dalam masalah ekonomi.

    Tetapi walaupun ekonomi Islam, kalau masyarakatnya dan pemerintahannya korup, kualitas SDM-nya rendah, pendidikan rakyatnya buruk, penguasaan sains dan teknologi rendah, tetap saja tidak akan bisa memakmurkan secara maksimal bangsa tersebut.

    @diazhandsome

    Ya nggak apa2 sih beli Mac juga, asal jangan sok2an mendukung total ekonomi kerakyatan. Huehehehe……

    Yah… kita lihat saja…. apakah capres2 dan cawapres2 kita pintar2 sesuai dengan kapasitasnya… 😀

    @Aria Turns

    Kalau di kantong cuma ada 15 ribu juga nggak apa2 kok, asal satuannya dollar atau euro. Huehehe…. atau satuannya gram bahkan miligram emas juga nggak apa2… :mrgreen:

    Memang kalau udah keluar modal banyak pasti niatnya akan balik modal bahkan kemungkinan besar akan membuat ‘profit’ pada saat berkuasa nanti. Dan para ‘sponsor’-pun pasti juga mengharapkan balas budi jika capres dan cawapres yang didukungnya menang nanti.

    @shavaat

    Justru itu. Jikalau SDM kita kualitasnya tinggi, pendidikan kita baik, penguasaan iptek yang baik dan tidak ada korupsi maka kasus2 seperti yang anda sebutkan di atas tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi pembagian yang tidak adil karena bangsa kita mampu untuk mengeksplorasi kekayaan kita sendiri dengan mantap dengan teknologi kita sendiri dan mengerti bahwa perusakan lingkungan hidup dapat merugikan ekosistem termasuk manusia di dalamnya tentu saja. 🙂

    @aRuL

    Contohnya yang bisa dilihat seperti apa?? Berbau subyektif atau obyektif?? Soalnya jikalau referensinya cuma lewat iklan2 politik saja atau lewat potongan2 berita saja sepertinya kurang bisa menggambarkan keadaan sebenarnya deh… 🙂

    @isnuansa

    Pilih yang bisa memaparkan secara komprehensif strategi2 untuk memberantas korupsi, meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki mutu pendidikan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi… 🙂

    @pitaxx

    Ya… kalau bisa rakyat dan pemimpinnya juga cerdas dong.

    Sabar ya. Nanti ada kunjungan balik. Tunggu ya… 🙂

    @masnoer®

    Tanya dong pada mereka yang menuduh adanya neo-liberalisme pada pasangan capres dan cawapres tertentu…. :mrgreen:

  11. Lagian apa cm isu ekonomi yg bakal jd bhn jualan plg laku ya?

  12. hanya sekedar janji pak … 🙂
    ekonomi apa saja boleh lah, yang penting rakyat bisa makan pak 🙂

  13. Untuk menegakkan Ekonomi kerakyatan landasannya itu sudah dibuat oleh para pendiri republik ini berupa pasal 33 UUD 1945, nah persoalannya, UUD 1945 pasal 33 itu sendiri sudah diamandemen, terus gimana mau mewujudkan hal tersebut…, capek deh…

  14. Koperasi bentuk usaha yang sesuai dengan ekonomi kerakyatan, tapi kenyataannya sampai detik ini koperasi banyak berubah menjadi KUPERASI..

  15. Apapun sistem ekonominya, ngga ada yang sempurna. Yang terpenting adalah rakyat punya lapangan pekerjaan dan penghasilan yang cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk beli pakaian, cukup untuk beli rumah selanjutnya cukup untuk shopping di mall juga ngga apa².

  16. Kog mesti ngalor ngidul, pinjam istilah neo lib atau kerakyatan atau ekonomi sistem Islam. Indonesia itu sudah punya sistem dan itu sudah tertulis didalam UUD 45. Sudah dilaksanakan atau belum. Kalau belum berarti pemerintah yang ada telah melanggar atau meyalahi atau menyimpang dari UUD. Itu yang perlu kita kritisi bersama

  17. Iya benar, lebih baik kita meningkatkan pendidikan, agar bisa menciptakan SDM yang bisa diandalkan untuk kemajuan negara kita!

  18. Yup..setuju.., nice article……

  19. Wah, saya baru menegrti lho, Pak! Kirain gmn gitu ekonomi kerakyatan itu? Kirain neoliberalisme itu beda dgn kapitalisme.. 😀

  20. …..sebenarnya cenderung tak satu pun suatu negara yang menerapkan sistem ekonomi tertentu yang total….dengan kata lain tak ada satu sistem ekonomi liberal atau kapitalisme apapun yang bebas intervensi pemerintah….MEE dan US tetap saja menggunakan asas proteksi untuk beberapa komoditi strategisnya…apalagi ketika mereka menghadapi krisis ekonomi global….begitu pula tak ada sistem ekonomi sosialis yang begitu sentralistik tanpa adanya hak pemilikan kapital inidividu….bagaimnana dengan Indonesia?…ya lihat saja pada UUD ’45 psl 33 misalnya dalam bangun usaha bercirikan kekeluargaan; apakah diterapkan secara total dan konsisten ataukah sekedar jargon ideologis? …..di tingkat global, coba saja simak ketika hampir semua negara kedodoran ekonominya menghadapi krisis finansial global yang berangkat dari negara paling kapitalis amerika…..so yang terjadi sebenarnya semua bangsa kini sedang mencari identitas sistem ekonomi yang paling pas…..siapa tahu suatu ketika ada sistem ekonomi yang paling menjanjikan misalnya sistem ekonomi campuran atau gado-gado….yang sifatnya sebagai sistem ekonomi situasional…..saya sependapat para pendagelan poliTIKUS selama kampanye ini lebih berfokuslah bagaimana membangun negeri ini dimulai dari pembangunan manusianya dahulu….sebab kalau tema neo-lib,ekonomi kerakyatan, dan ekonomi pro-rakyat yang paling dinomor satukan padahal mereka sendiri banyak tidak tahunya maka sama saja membodohi rakyat…..yang saya khawatirkan para pedagelan itu sendiri tidak sadar akan ketidaktahuannya…..dan tidak tahu akan ketidaksadarannya…..salam akhir minggu….

  21. @Skydrugz

    Mungkin karena kalau setiap acara talkshow di TV pembawa acaranya juga hanya tahunya persoalan di bidang ekonomi saja, jadi yang ditanya ya melulu masalah ekonomi saja. Huehehehe…..

    @afwan auliyar

    Tetapi bukan makan ati kan?? Huehehe…. :mrgreen:

    @Juliani

    Habis UUD 1945 pasal 33-nya sendiri juga nggak begitu jelas maksudnya apa. Kekeluargaan itu bagaimana maksudnya?? Apa kekeluargaan itu termasuk Nepotisme?? Jadinya ya memang… capek deh!! :mrgreen:

    @ocan

    Koperasi yang arti dasarnya adalah kerjasama kalau diganti menjadi KORUPERASI yang artinya adalah bekerjasama dalam korupsi atau korupsi yang tersistematis ya jadinya sama aja oblong !!

    @artikel gratis

    Cukup untuk berfoya-foya juga termasuk?? :mrgreen:

    @amat

    Kritik yang membangun memang harus kita jalankan terus walaupun pemerintah kita kalau dikritik mungkin cuma masuk telinga kiri lantas keluar begitu saja dari telinga kanan…..

    @Top 10 Google

    Setuju, tanpa SDM yang baik, perekonomian kita, apapun bentuknya pasti tidak akan memuaskan!!

    @ola

    Terims… 🙂

    @mathematicse

    Sebenarnya ada perbedaan sedikit antara kapitalisme dan neoliberalisme, kapitalisme itu hanya menyangkut kebebasan kepemilikan modal (kapital) bagi individu atau swasta, sementara neoliberalisme cenderung mempunyai arti yang lebih luas lagi seperti perdagangan bebas tanpa proteksi, konsumen dan produsen bebas menentukan apa yang diproduksi dan apa yang dibeli sesuka hati, dan lain-lain termasuk juga tentu adalah kepemilikan modal yang bebas bagi individu atau swasta. Jadi kapitalisme itu bagian daripada ‘neoliberalisme’.. 🙂

    @sjafri mangkuprawira

    Betul prof, di ekonomi semaju apapun, campur tangan pemerintah tetap ada. Dan tidak ada sebuah perekonomian yang menganut absolut liberalisme ataupun sentralisme. Ekonomi modern merupakan campuran dari keduanya dengan masing2 punya ciri khas komposisinya. Jerman misalnya masih memproteksi industri birnya. Juga Jepang misalnya masih memproteksi industri berasnya.

    Mengenai UUD 1945 pasal 33, nah ini dia prof, yang agak mengambang dan nggak jelas, maklum deh UUD ini kan juga produk buatan manusia. Misalnya: usaha bercirikan kekeluargaan itu seperti apa?? Apakah nepotisme juga termasuk kekeluargaan?? Nah… hal2 seperti itulah yang memang masih mengambang dan perlu diperjelas (mungkin sudah ada amandemennya tapi saya belum baca amandemennya).

    Iya prof, sebaiknya kita memang fokus dulu pada pembangunan SDM kita. Karena sebenarnya itulah modal dasar kita yang paling penting jika kita ingin membangun sebuah bangsa yang kuat termasuk di bidang ekonomi. Tanpa SDM yang baik, hampir mustahil sepertinya kita bisa membangun ekonomi yang baik. Sekarang dari mana sebaiknya kita mulai membangun SDM kita?? Mungkin sebaiknya dimulai dari meng-upgrade otak para politisi kita yang kelak akan menjadi pemimpin2 negara ini… huehehehe…….

    • Wah, paya juga kalau seandainya kalau visi – misi perisden ditarik ke arah ekonomi saja. Harsunya media mulai gali isu lain. Kalau gini..,. rusaaak

      • Masalahnya isu ini kan biasanya dihubungkan dengan nasib2 wong cilik, dan isu wong cilik ini biasanya komoditi yang paling laku pada menjelang pemilu atau pilpres. Nah, bagi wong cilik yang penting kan ekonomi. Moso sih, wong cilik membicarakan masalah film, pertahanan negara, iptek dan lain sebagainya. Huehehehe….

  22. Saya malas untuk memperdebatkan hal itu, jika mau diperdebatkan lebih nyaman dalam perdebatan terarah untuk melihat pro’s dan kontra’s nya.Dan perdebatan yang juga ada banyak para ahli dibidangnya, bukan ngalor ngidul nggak karuwan…saya lebih suka baca di media (Kompas dll), dengan penulisnya yang memang ahlinya.
    Dan saya bukan ahlinya, sehingga tak mau komentar

  23. SBY bilang ekonomi jalan tengah
    Asal jangan ekonomi jalan di tempat aja

    Kalo ekonomi syariah, siapa mau?
    Saya saya saya 🙂

  24. namanya juga manusia pak
    nda sempurna
    pasti ada kelebihan dan kekurangannya

  25. @edratna

    Pendapat “saya bukan ahlinya, sehingga tak mau komentar” sebenarnya pendapat yang kurang tepat, walaupun tentu saja adalah hak setiap orang untuk ikut berpendapat atau tidak. Mengapa saya katakan kurang tepat?? Karena walau bukan ahlinya siapapun bisa berkesempatan untuk menyalurkan ide atau pendapatnya ataupun pengetahuannya kepada orang lain. Juga untuk mempertahankan diri agar kita tidak mudah “ditipu” oleh para ahli atau yang katanya ahli. Namun komentar kita tersebut BUKAN UNTUK menjatuhkan fihak lain apalagi fihak yang tidak terlibat langsung dengan kita. Jadi komentar kita memang harus OBYEKTIF dan tidak subyektif.

    Dengan berpendapat/berkomentar kitapun akan terus menerus belajar aktif dan tidak hanya sekedar ho’oh saja. Hal ini perlu agar kita tidak mudah “ditipu” oleh para ahli yang seringkali punya motivasi2 pribadi yang tersembunyi. Seperti contohnya para politisi yang bahkan dalam bicara politikpun mereka seringkali bias dan subyektif. Nah, di sinilah pendapat/komentar kita berperan agar mengingatkan pembaca kita agar tidak mudah tertipu oleh para politisi ahli.

    Jadi sekali lagi, pendapat bahwa “saya tak mau komentar karena saya bukan ahlinya” adalah pendapat yang tidak tepat karena akan membuat kita menjadi bangsa yang pasif dan bisanya hanya ho’oh saja. Namun sekali lagi, tentu komentar kita harus obyektif, netral dan tidak bertujuan untuk menjatuhkan fihak2 tertentu apalagi fihak2 yang tidak langsung berhubungan dengan kita…..

    @achoey

    Ekonomi syariah?? Siapa takut!! Karena ekonomi syariah bisa saja liberal ataupun sentralistik tergantung seberapa jauh pemerintah mengintervensi pasar…. 🙂

    @realylife

    Benar…. pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing2. Hanya kebijaksanaan dan keobyektifan kitalah yang kini menentukan dalam memilih…..

  26. cuman bahan buat kampanye aja, in facts, ekonomi kita cuman jalan searah trend

  27. Kalo bicara sistem perekonomian di negeri ini memang tidak bisa dipungkiri ada campur tangan dari pihar luar negeri.
    Dan kalo bicara ekonomi kerakyatan apakah mungkin bisa terlaksana 100% jika dijalankan 4 tahun ke depan sedangkan sistem perekonomian sudah banyak terinvensi dari pihak luar dan bahkan jumlah PMA di negara kita tambah tahun tambah jumlahnya.

  28. Neolib dan sosialisme hanya teoriekonomi makro yang digunakan untuk landasan analisis saja…Naif rasanya kalo kita membeli nokia atau mcdee lantas dikatakan penganut neolib….

    Faktanya, Indonesia sekarang tidak pada posisi memilih….tapi harus ngikut trend perekonomian dunia, suka maupun tidak suka. Apapun trendnya…kita mestinya siap. AFTA, WTO sudah kita tandatangani. Berdikari ? Nasionalis ? Kuno !!! Sekarang Negara hanya sekedar batas administrasi. Kita mesti mulai berfikir bahwa kita adalah warga dunia…hilangkan pemikiran narsis kebangsaan..begitu pula narsis terhadap suatu teori ekonomi tertentu termasuk ekonomi kerakyatan dan koperasi….sekali lagi itu kuno..tidak relevan…

    Maksimasi pemanfaatan teori “trickle dwon effect” bisa jadi merupakan jalan tengah mengatasi dikotomi ekonomi lib. dan sos.

  29. hoo… gitu toh om… oke oke.

    tapi kayaknya gw gak nyontreng deh… iyalah, masih 14 taun. haha

  30. @Pertanyaan

    Mungkin juga hanya untuk jadi label kampanye. Huehehe…..

    @tuyi

    Nah… itu dia…. perlu diakui bahwasannya PMA juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita sekaligus memperkecil pengangguran. Namun begitu kita jangan melupakan industri kerakyatan. Sekarang dicari jalan bagaimana agar ketemu jalan tengahnya dan tidak saling tubrukan antara PMA dengan ekonomi/industri kerakyatan.

    @Kang Aom

    Saya tidak mengatakan bahwa jikalau kita membeli Nokia, dll adalah pendukung Neo-lib. Tetapi yang benar adalah jikalau kita membeli Nokia dll. SECARA TIDAK LANGSUNG atau TIDAK SADAR kita telah mendukung neo-lib atau liberalisme. Kenapa?? Karena pada prakteknya kita bisa bebas memilih produk di pasaran dan produk yang beredar di pasaran tidak ditentukan oleh pemerintah, dan dari kitanya sendiri lebih memilih untuk membeli produk luar (karena produk dalam negeri belum ada??) dan tidak memilih produk rakyat Indonesia dalam negeri.

    Jadi saya mengatakan bahwa “mendukung NEO-LIB secara tidak langsung” bukan karena persepsi individu tetapi memang secara definisi… 🙂

    @diazhandsome

    14 tahun tapi kok tampangnya bermutu gitu?? (bermutu = bermuka tua…) 😆

  31. masih ramai aja nih ekonomi kerakyatan, padahal sudah kalah gaung sama kasus Man0h@r@.
    Tidak niat tulis mengenai KDRT?

  32. Ping-balik: Pemilih.com

  33. untuk daya saing nusantara tercinta, pada kisaran 1,6% dlm perkembangan persaingan dengan negara lain, Cina mencapai 4%, ditambah tidak efisiensinya birokrasi ,meskipun upaya pemerintah sudah luar biasa namun dianggap belum mampu memangkas biaya siluman, shg high cost dampaknya jelas kurang berhasilnya bersaing dipasar out put yg dikeluarkan oleh produsen,ditambah lg pertumbuhan infrastruktur indonesia yg belum baik,projek planing sampai 2014 yg menelan biaya 1400 an triliyun sedang pemerintah hanya mampu mendanai pd kisaran 30 an %, menambah beratnya kondisi daya saing,bagaimana mungkin investor mau menanamkan modal ke sini,bagaimana mungkin pengusaha domestik mampu berperan lebih banyak dlm mempertahanankan pasar dlm negeri yg sedang diinvasi dari negara lain?

  34. Indonesia sekarang sudah dijajah kembali karena banyak sekali masyarakat indonesia yang meniru gaya dan trend luar negri, sedih sekali rasa melihatnya.
    Mari kita budayakan bahasa kita tercinta ini dengan baik dan yang benar.
    Terima kasih ilmunya, salam kenal

  35. Saya juga ikut prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini Pak Prof. Memilih Ekonomi Liberal atau Kerakyatan menjadi suatu dilema saat ini, menurut bapak sendiri bagaimana dengan kabinet sekarang, apakah lebih condong ke liberal atau kerakyatan ?

  36. saya setuju dengan pendapat ini
    “saya kira, yang menjadi kritik terhadap ekonomi kita sekarang adalah banyaknya sumber daya alam yang pengelolaannya dipegang oleh asing, dengan kontrak yang merugikan pemerintah. bagi hasil yang kecil; tidak sebanding dengan keuntungan korporasi, kerusakan lingkungan yang terjadi, dan dampak terhadap masyarakat sekitar.”

  37. saya juga berduka atas indonesia
    semoga kedepannya indonesia bisa lebih maju

  38. saya setuju dengan artikel ini karena tanpa SDM yang baik perekonomian indonesia, tidak akan terlihat profesional

  39. memang miris kalau SDA dipegang asing, tapi apakah sdm kita siap untuk mengelolanya,
    maksudnya, sdm kita mampu dalam hal pengetahuan dan ketrampilan, tp apakah kita siap?

  40. ini bukan cerita sinetron yang sabar selalu menang di akhie episod

  41. Semoga tidak bisa menjadi seperti itu

  42. Memang akhirnya akan seperti yang semua orang tidak ingingkan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s