1-1

The terms of majority and plurality arise more often in connection with political elections and polls, or with demographic studies. The majority of a group is any subgroup that constitute more than 50% (or half) of the group. In a vote or study in which people divide into two unequal groups, the larger group is the majority. However, if a population is divided into more than two groups, none of which accounts for more than half of the total (meaning that none of the groups constitutes a majority), the largest group is called a plurality. A plurality can also refer to the amount by which the largest group exceeds the next largest group in size.

Brian Burrell: Merriam-Webster’s Pocket Guide to Business & Everyday Math.

Seperti yang dikatakan Brian Burrell di atas, di dalam perpolitikan di Amerika Serikat, jikalau ada pemilihan dan salah satu fihak memenangkan pemilihan tersebut dan fihak tersebut memenangkan lebih dari 50% suara, maka fihak yang menang tersebut dikatakan sebagai menang secara mayoritas (majority), namun andaikan fihak yang menang hanya menguasai kurang dari 50% suara maka fihak yang menang tersebut dikatakan sebagai menang secara pluralitas (plurality).

Nah, tiga hari yang lalu, selama dua hari berturut-turut saya (dan banyak juga orang lain di sekitar saya) dengan antusias menunggu hasil-hasil sidang paripurna DPR mengenai kasus Bank Century ini. Hari pertama, banyak yang kecewa (termasuk saya) karena sidang hanya diisi dengan kericuhan, dan nampaknya beberapa anggota dewan, dari raut wajahnya, justru malah menikmati keadaan ricuh tersebut! Sidang yang tadinya mau dipersingkat sehari, karena kericuhan, akhirnya toh berlangsung selama dua hari juga, dan hari kedua malah justru sampai malam pula! Sidang nampaknya hanya dipenuhi oleh lobi-lobi yang kurang efektif dan juga banyak interupsi-interupsi yang kurang penting sekali dan tidak perlu.

Dalam artikel ini saya tidak mau ikut-ikutan memvonis apakah sang wakil presiden dan juga menteri keuangan bersalah atau tidak  baik secara hukum maupun non-hukum karena saya tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk itu namun saya ingin menyoroti dari sudut yang lain yaitu bahwasannya dalam politik praktis peribahasa (yang diplesetkan) “air tuba dibalas dengan air tuba” sering berlaku.

Kita masih ingat pasca pemilu lalu dan menjelang pilpres lalu di mana partai yang memenangkan pemilu lalu bersikap “arogan”. Arogan menurut saya bukan hanya dengan kata-kata yang dilontarkan namun juga termasuk keputusan yang dibuat. Jadi walaupun kata-kata yang dikeluarkan santun, namun jikalau keputusan yang dibuat terlihat arogan maka bagi saya pribadi (entah bagi yang lain) hal tersebut tetaplah arogan. Kita masih ingat betul bagaimana partai yang memenangkan pemilu tersebut secara “arogan” dua kali mengecewakan partai-partai (calon) koalisinya. Pertama, ketika partai pemenang pemilu (PD) tersebut menolak meneruskan duet presiden dengan wapresnya yang sudah berjalan sebelumnya (dari PG). Kedua, ketika akhirnya capres dari partai pemenang pemilu memilih cawapresnya dari kalangan profesional non-partai yang tentu saja mengecewakan PKS yang waktu itu sudah berharap dapat mengisi kursi cawapres. Tentu saja, dengan alasan yang terlalu umum, dengan pertimbangan politik dan pihak yang menang berhak menentukan pilihannya, bla…bla…bla… dst. Namun tentu saja alasan-alasan yang terlalu umum tersebut sah-sah saja dipakai!

Menurut saya, jikalau kita ingin membentuk koalisi yang solid, mulailah dengan “membagi kemenangan” kepada mitra koalisinya. Apalagi jikalau kemenangan tersebut hanya berupa kemenangan pluralitas dan bukan kemenangan mayoritas. Logikanya, semakin kecil margin kemenangan kita, semakin banyak kita harus “membagikan kemenangan” tersebut kepada mitra koalisi kita. Karena kita sama-sama membutuhkan satu sama lain agar menjadi bagian yang mayoritas di parlemen. Lain misalnya jikalau kita memenangkan pemilihan secara mayoritas (atau paling sedikit mendekati kemenangan mayoritas), maka “bolehlah” kita bersikap sedikit “arogan”. Jadi, dalam menentukan langkah-langkah politik pandai-pandailah membaca tabel statistik.

Ingat pepatah kita: ” nasi sudah menjadi bubur”. Kata orang Inggris: “We reap what we sow”, kita petik apa yang kita tanam. Partai pemenang pemilu secara tidak sadar telah menanamkan benih-benih keretakan pada koalisi pada awalnya. Hasilnya? Ya… seperti sidang paripurna DPR dua hari yang lalu. Sah-sah juga dong, dengan pertimbangan yang juga terlalu umum dan berbau politis, mitra-mitra koalisi tersebut mengecewakan fraksi partai pemenang pemilu. Skor: 1-1!

Ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu. Kata orang bijak, kini tataplah masa depan. Mas Anas Urbaningrum dari PD kemarin mengatakan pada wawancara di salah satu stasiun televisi bahwa PD akan mengevaluasi koalisi. Baguslah itu! Namun tentu sebaiknya juga PD jangan hanya mengevaluasi mitra-mitra koalisinya tetapi evaluasi jugalah dirinya sendiri. Karena menurut insting saya, jikalau ada yang sampai mitra koalisi mengundurkan diri maka percayalah, akan menjadi lebih sulit bagi kedua belah fihak, baik bagi mitra yang meninggalkan koalisi dan juga bagi mitra yang ditinggalkannya!

Iklan

11 responses to “1-1

  1. emang bener mas. jikalau demokrat ingin membangun koalisi yg kuat maka mereka hrs rela membagi kemenangannya pd partai koalisinya. itu adalah bagian dari konsekuensi jikalau mereka hanya menang dng margin yg relatif kecil. evaluasi ke depan buatlah secara bijaksana, jangan menambah benih2 keretakan yg ada, cukuplah sekali saja arogansi dlm pembuatan keputusan.

  2. saya yang awam dulunya berpikir kalo PD itu menang mayoritas, ternyata tidak. setuju juga dengan pendapat diatas kalo wapres kudu dari partai koalisi yg plg banyak kursinya. lagian kedudukan wapres itu sebenarnya gak signifikan amat. benernya gak ada jg gak papa wong bukan pengambil keputusan.

  3. tapi kayaknya PD ada kekuatan untuk merubah kedudukan jadi 2-1 😀

    Kalo sebagai rakyat, kita hanya butuh kejujuran, karena masing2 pihak sedang memainkan permainan, entah yg benar2 membela rakyat yang mana, karena masing2 saling klaim.

    Semoga secara hukum ini betul2 terselesaikan permasalahan ini 😉

  4. Masing-masing perlu evaluasi…
    Dan kata sopir taksi..”Pusing bu, kalau riuh rendah terus, setoran nggak nyampe…kami-kami ini nggak tahu apa yang diributkan…”

    Dan sebagai penumpang ikut pusing, jalanan macet, taksi susah dicari karena terjebak macet, bayarnya lebih mahal…sampai rumah langsung tepar…..duhh

  5. Hmmm….’Pertandingan’ ini masih belum berakhir kayaknya Pak… Perjalanan masih panjang.

    Sialnya, semakin sering ‘pertandingan’ ini berlangsung, dengan skor yang mungkin akan silih berganti, masyarakat awam dibuat semakin bingung. Nasib..nasib..

  6. Ah ranahnya politik, ney?
    Semoga mereka yang tengah berseteru bene2 tulus demi kepentingan bangsa, bukan semata demi melampiaskan sakit hati atw dendam kesumat yang hanya akan membikin rakyat semakin menderita.

  7. Udah apatis sama dunia politik… (tapi masih aja saya ikut2an ngebahas… :P)
    Semoga rakyat dan pemimpin Indonesia semakin bener dalam lindungan Allah,

  8. @Ag bint

    Sebenarnya bin, arogansi itu jika dilihat dari sisi koalisinya. Sementara jikalau dilihat dari segi “profesionalitas” ya sah-sah saja capres memilih cawapresnya yang berasal dari kalangan non-partai atau profesional. Namun begitu, segala pilihan pasti ada konsekuensinya, ada plus minusnya. Konsekuensi jika memilih cawapres dari non-partai maka kemungkinannya koalisinya tidak begitu solid, minimal jikalau presiden (atau capres) memilih wakilnya (atau cawapresnya) dari salah satu partai koalisi, kemungkinan besar dalam setiap masalah politik, sang presiden dan partainya akan mendapat dukungan dari partainya sang wakil presiden. Jadi kesimpulannya, kalau sudah memutuskan sesuatu ya harus siap menanggung segala konsekuensinya!

    @boyin

    Betul mas boyin. Saya juga sependapat, aturan cawapres diambil dari salah satu partai besar koalisi, ini untuk menstabilkan posisi politik sang presiden dan juga partainya sendiri. Seingat saya dulu, calon2 wapres profesional yang dipilih SBY selain Budiono juga santer terdengar Sri Mulyani. Semua dari kalangan keuangan. Saya tidak tahu, logikanya di mana, apakah orang2 keuangan dianggap lebih mampu menjadi wapres? Atau apakah presiden menganggap keuangan dan ekonomi dianggap paling penting dalam masalah bangsa ini? Apakah teknokrat atau ahli pendidikan ataupun orang2 dari bidang lain dianggap kurang mumpuni untuk jadi wapres? Menurut saya pribadi wapres tidak perlu dari kalangan profesional tertentu karena pekerjaan wapres juga tidak terspesialisasi, beda misalnya jikalau menteri, kalau menteri memang menuntut spesialisasi. Jadi sebaiknya memang wapres diambil dari kalangan partai besar koalisi agar lebih terjadi kestabilan politik dalam pemerintahannya, itu yang prioritas.

    @aRuL

    Rul, jikalau PD memaksakan diri mengubah skor menjadi 2-1, maka itu berarti PD secara tak langsung menambah benih-benih keretakan koalisi yang telah ada, dan itu berarti secara tak langsung pula PD tengah menggali kuburan untuk koalisinya sendiri. Dan nanti akan terjadi kemungkinan “balas dendam” lagi sehingga skor menjadi 2-2, atau bahkan nanti partai2 yang berseberangan dengan PD tidak mau “kebobolan” lagi terlebih dahulu sehingga mereka akan “menjebol gawang” demokrat lebih dulu menjadi 2-3, dst. Sungguh merupakan malapetaka bagi PD sendiri… 🙂

    @edratna

    Huehehe…. lain kali bu edratna bilang sama supir taksinya dong kalau sekarang pusing karena jalanan macet (akibat demo) sudah merupakan bagian dari konsekuensi pekerjaan. Bilang juga begini bu, jadi presiden dan wapres juga pusing kok didemo terus, jadi polisi juga pusing tuh harus mentertibkan yang demo, yang mahasiswa juga pusing bagaimana caranya agar demo tidak disusupi para provokator, belum lagi mahasiswanya pusing di kampus kalau mau di-DO. Ya, setiap pekerjaan pasti ada pusingnya! Kalau kepusingan itu bisa dihindarkan ya syukurlah, tetapi kalau tidak bisa, ya hadapi saja dengan bijaksana, toh kalau dilihat setiap masalah pasti ada hikmahnya, sekecil apapun, begitulah seperti yang dikatakan seorang bijak secara klise namun memang benar adanya.. 🙂

    @soyjoy76

    Huehehe…. supaya nggak pusing, ya nontonnya harus dari awal dong. Seperti pertandingan sepakbola, kalau nggak diikuti dari awal biasanya orang sedikit bingung, ini skor berapa-berapa ya?? Atau… loh… si ini kok nggak main sih?? Atau…. wah… si anu kok udah dapat kartu kuning kedua, kapan dapet kartu kuningnya yang pertama?? dll… dll…

    Nah, agar nggak bingung, alternatif hanya dua saja: Tonton secara seksama atau tidak usah nonton sama sekali…. rebes kan?? Huehehe… :mrgreen:

    @ M Mursyid PW

    Ya betul…. dan agar rakyat tidak menderita juga…. rakyat harus pandai2 bekerja pula… jangan cepat terpengaruh oleh hingar bingar politik! Kerja ya kerja, hingar bingar politik ya hingar bingar politik! 🙂

    @mang kumlod

    Amin mang.

    Nggak apa2 kok mang, apatis dalam hal beginian. Apatisme juga harus dihargai dalam demokrasi, betul nggak? Yang penting asal jangan apatis kerja dan cari duit aja ya mang! :mrgreen:

  9. Sudut pandang yang bagus tentang carut marut politik di negara kita.
    Memang, dengan menang hanya sekitar 20% suara pemilu DPR tidak pantas kalau PD merasa paling benar. Mudah2an penyelesaian hukumnya bisa dilakukan tanpa campur tangan pihak manapun (????).

    Btw, saya menerima blogging award dari teman dengan syarat harus sebarkan ke 15 blog yang saya sukai, dan saya memilih salah satunya blog anda. Semoga anda menyenanginya.

    NB: Saya juga masukkan anda dalam My Reading List

  10. Kalo PD gak intrifeksi, jangan2 malah gak punya mitra koalisi
    Kita lihat saja 🙂

  11. @H. Nizam

    Saya sendiri sebenarnya tidak begitu tahu apakah perlu ada penyelesaian di jalur hukum atau tidak tentang kasus ini. Yang jelas siapapun kalau yang bersalah, kalau ia berjiwa ksatria, akan mundur dari jabatannya, tentu hal ini juga berlaku bagi anggota2 DPR baik dari partai2 koalisi ataupun partai2 oposisi, yang merasa “bersalah” memperkaya diri secara ilegal…

    @achoey

    Ya betul… jangan menambahkan bensin pada api yang telah berkobar di rumahnya sendiri….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s