Category Archives: Manajemen/Bisnis

Jika Diskon 50% + 50% Tidak Berarti Gratis…

Diskon dual produk dasi di M*tahari Department StoreKira-kira seminggu yang lalu (tanggal 1 Mei) saya sekeluarga berkesempatan untuk mengunjungi BIP di Jalan Merdeka untuk berbelanja sedikit barang-barang keperluan sehari2 dan juga untuk melihat aksi demo memperingati tanggal 1 Mei sebagai hari pekerja internasional. Kami juga mengunjungi M*tahari Department Store yang berada di plaza tersebut karena kebetulan sayapun ingin membeli dasi yang berwarna putih. Maklum, saya adalah orang yang nggak suka memakai kemeja putih. Kemeja saya kebanyakan berwarna-warni, dan beberapa di antaranya berwarna gelap (bahkan hitam). Untuk itu di department store tersebut saya membeli beberapa buah dasi yang berwarna terang agar terlihat kontras dengan kemeja warna gelap saya.

Ketika saya sampai pada rak display dasi (gambar sebelah) kebetulan sekali ada program dual discount yaitu 50% + 20%.  Dual discount tidak sama dengan double discount loh… Kalau double discount kedua komponen diskon haruslah sama (identik), contoh: 20% + 20% atau 30% + 30% dst. Sedangkan dual discount, kedua komponen tidak perlu sama, contohnya adalah seperti gambar disebelah: 50% + 20%. Jadi setiap double discount adalah dual discount namun dual discount belum tentu double discount.

Tetapi nanti dulu nih, baik yang double discount maupun yang dual discount sebenarnya perhitungannya tidak sama dengan perhitungan aritmatika. Jikalau menurut aritmatika diskon dual 50% + 20% = 70%, maka tarif efektif gabungan kedua komponen diskon tersebut ternyata kurang dari 70%! Untuk membuktikannya mari kita hitung. Jikalau misalnya kita membeli celana seharga Rp. 100.000,- jikalau mendapat diskon 70% kita hanya perlu membayar Rp. 30.000,- sedangkan kalau dengan tarif dual discount seperti di atas, mari kita hitung berapa yang musti kita bayar:

Harga Awal: Rp. 100.000,-
Potongan ke-1: 50% ( 50% x Rp. 100.000,-) Rp.  50.000,-
Harga Tersisa Setelah Diskon Awal: Rp.  50.000,-
Potongan Ke-2: 20% ( 20% x Rp. 50.000,- ) Rp.  10.000,-
Harga Tersisa Setelah Diskon Dual: Rp.  40.000,-

Jadi jelas terlihat, bahwa harga yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 40.000,- atau kita hanya mendapatkan diskon 60%! Hal itu disebabkan karena secara aritmatika, langsung mendiskon 70% tidak sama dengan mendiskon satu-satu 50% dan 20% dari sisanya. Begitu juga jikalau ada dual discount 40% + 30%, diskon gabungan efektifnya tidak akan sama dengan diskon tunggal 70% dan juga bahkan tidak akan sama dengan diskon dual 50% + 20%! Pada diskon dual 40% + 30%, diskon gabungan efektifnya hanya sebesar 58%!

Sebenarnya dari hitungan di atas dapat dengan cukup mudah diketahui “rumus” untuk mencari diskon gabungan efektif untuk setiap diskon dual (tidak perlu saya paparkan di sini selain itu saya juga sebenarnya sedang agak malas mengetik :mrgreen: ) yaitu jika terdapat diskon dual X% + Y% maka “rumus” diskon gabungan efektifnya adalah: 1 – (1-X%) (1-Y%). Anda juga dapat dengan mudah mengganti X dan Y dengan sembarang angka diskon tidak perlu saya contohkan lagi di sini, atau anda bisa memasukkan dari contoh di atas, X = 50% = 0,5 sedangkan Y = 20% = 0,2.

Nah, akhirulkata, saya mengusulkan kepada seluruh department store di Indonesia dan juga yang lainnya agar membedakan penulisan diskon dual dengan tidak menggunakan tanda “+”.  Misalnya gunakanlah tanda “&” (contoh: 50% & 20%) sebagai pengganti tanda “+”. Hal ini penting untuk membedakannya dengan “50% + 20%” yang secara aritmatika memang seharusnya adalah 70%. Jadi jangan sampai mempunyai kesan bahwa para department store tersebut ingin mengelabuhi pelanggannya dengan diskon yang sebenarnya diskon gabungan efektifnya relatif jauh lebih rendah dibandingkan diskon yang tertulis…

Iklan

Marketing-Mix Yang Membingungkan…

Kira-kira 15 tahun yang lalu ketika pertama kali saya membaca tentang “Marketing-Mix” di buku “Marketing Management” dari Philip Kottler saya mendapati model Marketing-Mix yang hanya cuma 4: yaitu: Product, Place, Price dan Promotion. Bagi yang masih asing apa itu “Marketing-Mix”, Marketing Mix pada dasarnya adalah inti atau ruh dari marketing atau pemasaran itu sendiri. Boleh dibilang Marketing-Mix mencakup hal-hal yang terpenting dalam kegiatan di dunia pemasaran. Saya tidak akan melakukan elaborasi terhadap Marketing-Mix ini karena bisa anda baca sendiri di Wikipedia atau di situs-situs lain yang bertebaran di dunia maya ini.

Nah, beberapa hari yang lalu (eh… hampir seminggu yang lalu deh…) sehabis pulang Jumatan di Islamic Centre Bandung, kebetulan ada pedagang buku bekas di jalanan. Biasa deh, setiap Jumatan, Islamic Centre berubah jadi pasar kagetan. Begitu ada pedagang buku langsung deh lihat-lihat. Salah satunya adalah mengenai Marketing (pengarangnya tidak saya perhatikan siapa) dalam Bahasa Inggris. Bukunya walaupun terbitan tahun 2004 tapi fisiknya udah dekil jadi agak ogah untuk membelinya. Akhirnya saya hanya melihat-lihat isinya saja. Di situ saya melihat ternyata Marketing-Mix zaman sekarang sudah berubah model menjadi 7P! Selain keempat unsur P seperti di atas, terdapat juga tiga unsur P tambahan yaitu, People, Process dan Physical Evidence. Jikalau anda ingin tahu detail-nya, dapat dengan mudah anda cari sendiri di Internet, salah satunya adalah di sini.

Pertanyaan saya adalah, seberapa pentingnya sih penambahan 3P di sini?? Apakah 3P di sini bukannya tugas dari departemen lain?? Ok lah…. Sebagai contoh… anggaplah kita berasumsi bahwa marketing zaman sekarang (dari dulu deh sebenarnya!!) memerlukan staf dan orang-orang yang baik dan cocok dalam marketing, seperti terkandung dalam unsur “People” pada salah satu unsur tambahan 3P di atas. Walau begitu bukankah unsur tersebut lebih tepat dibebankan pada fungsi SDM daripada marketing?? Walaupun tentu saja harus tetap ada keterlibatan fungsi marketing di sana. Jangan-jangan karena terlalu banyak unsur yang harus dikerjakan dalam marketing nanti justru fokus pada unsur asli 4P-nya malah berkurang yang dikhawatirkan malah menurunkan performansi fungsi marketing yang bersangkutan??  Atau jangan-jangan nanti malah seperti kursi, yang sudah punya empat kaki saja sudah bisa berdiri tegak. Ditambah tiga kaki lagi tidak begitu banyak pengaruhnya… malah mungkin hanya menambah beban yang kurang perlu yang bisa dibebankan pada fungsi yang lain….

Losing Cash Is Not Necessarily To Lose Profit…

Have you ever tried to start a small business? If you have, did you record all the transactions occurred whether it was in black-and-white or in bits-and-bytes? Did you keep track of the record? And how did the business operation result after a while? Did it suffer a loss because many a customer preferred to buy your goods (or to get your services) on account (on account means to be paid for later)? Well… don’t lose hope. Declining in cash amount is not always attributable to incurring a loss, at least that’s what accountants and bookkeepers think about it. Let’s take a brief example below which is presented the first seven day operation transaction data of a small business.

Day 1. Suppose, Mr. Hartana Dekry, a dentist, had an intention to open a clinic. And to start with, he invested US$ 30,000 in cash and US$ 40,000 in equipment.
Day 2. Performed a service to Ms. Tutinonka receiving US$ 200  cash.
Day 3. Paid rent for the month US$ 150  cash.
Day 4. Paid for electricity US$ 100 cash.
Day 5. Performed a service to Mr. Al Jupri gaining US$ 300 on account.
Day 6. Performed a service to Mr. Boyindra gaining US$ 250 on account.
Day 7. Paid US$ 100 cash for telephone bill.

Now from the data given above, let’s try to compose a simple income statement (In the United Kingdom, it is called “Profit and Loss account”) of Mr. Hartana Dekry for the first seven day period of operation:

Mr. Hartana Dekry
Income Statement
For The Period Ended Day 7
Revenue From Services US$ 750
Expenses:
Rent US$ 150
Electricity US$ 100
Telephone US$ 100
Total Expense US$ 350
Profit From Operation US$ 400

From the income statement above we readily see that Mr. Dekry is enjoying US$ 400 profit. Wait a sec! How can Mr. Dekry enjoy a profit whilst his cash account drops in amount? You will calculate that Mr. Dekry’s cash balance now amounts to US$ 29,850, hands down, it is a US$ 150 negative swing from the initial cash balance of US$ 30,000. How can you think that it is a profit??? Aha! That’s the million thousand dollar question. In accounting, you recognise a revenue as it is gained or as it is recorded. You don’t need to wait until your customers settle the bills to claim your revenues. That’s the bread and butter of revenue recognition in accounting. You have to do away with cash-oriented outlook because profits and losses are way beyond the amount of cash in accounting! You can still make a profit even if most of your customers preferred to have the transactions on account. The effective losses emerged only and if only your customers’ debts become irrecoverable bad debts. The mechanism of bad debt emergence is beyond this text but possibly I will come up with this topic down the road. For now, you have to remember two simple things to keep bad debts at bay: First, if you are to allow your customers to pay for your service at a later date make sure that you single them out  who have good records in paying their debts on time otherwise cash transactions are safer to deal with. Second, when the debts are due, don’t hesitate to call them to insist that they must pay up their due debts. With those two simple things above rosily the debts will not turn bad ones…  As ‘simple’ as that.

P.S.

  • I would like to thank those whose proper nouns are misused in this text without permission :mrgreen: . They are real but of course the transactions are fictitious. Mr. Dekry’s profession is also bogus. He is in fact a likable radio broadcaster, by and large. 😛
  • How can the end balance of Mr. Dekry’s cash be US$ 29,850? To arrive at these figures, take the initial balance of US$ 30,000, then add to it the cash revenue transactions (in this case only Ms. Tutinonka that comes with cash transaction of US$ 200), then taking away the amount of all cash expenses from the new balance (US$ 150 + US$ 100 + US$ 100). In the simple arithmetic expression it is as simple as 30,000 + 200 – 150 – 100 – 100 = US$ 29,850.

Neo Liberalisme Lawan Ekonomi Kerakyatan: Sama Parahnya!

Hari-H pemilihan capres dan cawapres semakin dekat. Kubu-kubu yang berseteru memperebutkan kursi kepresidenan semakin seru saling melontarkan serangan-serangan ke kubu yang berseberangan. Salah satu tema basi yang selalu dilontarkan oleh para politisi adalah isu neo-liberalisme melawan ekonomi kerakyatan. Pembahasannya seperti jalan di tempat, perdebatan yang dilakukan hanya menyangkut masalah yang di permukaan dan itu-itu saja, berputar-putar seperti lingkaran setan yang tidak ketemu ujungnya. Hal tersebut membuat saya semakin terhibur dan ingin nggak mau kalah dengan para politisi tersebut berpendapat sendiri secara amatiran tentang Neo-Liberalisme lawan Ekonomi Kerakyatan tersebut.

Neo-Liberalisme yang ada di bidang ekonomi yang sering diributkan akhir-akhir ini sebenarnya adalah kata lain dari kapitalisme atau sistem ekonomi pasar dalam titik yang sangat ekstrim sehingga pemerintah hampir tidak ikut campur tangan dalam urusan ekonomi dan semuanya tergantung pada mekanisme pasar. Neo-liberalisme ini hampir sama dengan laissez-faire economy yang merupakan titik ekstrim dari sistem ekonomi pasar. Semakin dekat perekonomian suatu negara kepada neo-liberalisme laissez-faire economy dapat dikatakan semakin kapitalis bebas perekonomian negara tersebut. Kebebasan campur tangan pemerintah itu pada suatu perekonomian diwujudkan dengan indikator seperti: Kebebasan dalam memasuki dan berkompetisi di pasar, barang yang diproduksi juga sesuai dengan selera individu bukan selera kolektif yang diatur pemerintah,  perdagangan diatur oleh pasar bukan oleh politik pemerintahan, proteksi terhadap properti pribadi dan sebagainya. Sekarang bagaimana posisi Indonesia di antara negara-negara lain di dunia pada skala neo-liberal kebebasan ekonomi ini?? Menurut data economic freedom of the world, posisi Indonesia berada di posisi ke-86 dunia bersama-sama dengan China dan beberapa negara lainnya di dunia. Jadi saat ini posisi Indonesia sebenarnya cukup sangat jauh dari sebutan negara neo-liberal dalam bidang ekonomi. Sementara itu Hongkong dan Singapura menjadi negara-negara yang perekonomiannya paling liberal di dunia mengalahkan Amerika Serikat dan Inggris yang harus puas di tempat ke-5. Fakta menarik lainnya adalah beberapa negara-negara Timur Tengah (Arab) justru lebih liberal perekonomiannya dibandingkan beberapa negara barat!! Uni Emirat Arab (peringkat 15) dan Oman (18) misalnya, perekonomiannya jauh lebih liberal dibandingkan Jepang (22), Belgia (38), Perancis (52) dan Italia (52)!! Sementara itu negeri jiran kita Malaysia (60) perekonomiannya lebih liberal dibandingkan perekonomian kita sekarang.

Lantas bagaimana dengan “ekonomi kerakyatan”?? Ekonomi kerakyatan yang diasung salah satu pasangan capres-cawapres memang sangat bagus dan indah di atas kertas. Salah satu poin yang paling menghibur indah adalah membangun sistem industri (pertanian) berbasis rakyat dari hulu sampai ke hilir. Saya tidak tahu apakah dengan pembangunan sistem perekonomian yang berbasis rakyat ini maka semua investor-investor asing akan dianaktirikan bahkan ‘diusir’ dari bumi nusantara ini?? Perekonomian kerakyatan ini mungkin sedikit lebih dekat (bukan mirip) kepada perekonomian sosialis pada negara-negara komunis zaman dulu dalam arti kata peran pemerintah sangat besar dalam mengatur perekonomian. Hanya saja ada perbedaan signifikan antara ekonomi sosialis pada negara-negara komunis dengan ekonomi kerakyatan ini. Jika di negara-negara komunis yang sosialis, kepemilikan modal individu atau swasta tidak diperbolehkan, sementara dalam sistem ekonomi kerakyatan ini kepemilikan modal individu atau swasta (terutama yang berasal dari dalam negeri) masih diperbolehkan.

Lantas mana dong yang lebih bagus, neo-liberalisme atau ekonomi kerakyatan?? Liberalisme yang kebablasan tentu saja tidak baik bagi sebuah masyarakat atau perekonomian karena hal tersebut semakin dekat dengan anarki pasar bebas (free-market anarchism) ataupun anarki kapitalisme (Anarcho-capitalism). Namun tentu saya yakin bahwa tidak ada satu negarapun (juga termasuk capres dan cawapresnya) yang akan mengadopsi liberalisme perekonomian yang kebablasan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana dengan ekonomi kerakyatan?? Terdengarnya memang sangat indah di telinga rakyat seolah-olah dengan perekonomian kerakyatan ini rakyat akan serta-merta menjadi lebih makmur. Tetapi menurut saya, tentu hal ini tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Misalkan, andaikan investor asing banyak diusir dari negeri ini (mudah-mudahan nggak lah yaw!), apakah investor domestik sanggup menggantikan seluruh modal asing yang keluar dari negeri ini yang juga telah memberikan begitu banyak lapangan kerja bagi masyarakat dan secara tidak langsung juga telah ikut mensejahterakan rakyat? Salah perhitungan nanti malah justru banyak terjadi pengangguran di negeri ini! Belum lagi jika masalah korupsi tidak bisa diberantas. Kerjasama di bawah tangan antara pemerintah dan para kapitalis baru dari dalam negeri yang korup hanya akan menciptakan kesenjangan kemakmuran yang menganga. Keuntungan hanya dinikmati oleh mereka yang duduk di pemerintahan dan para segelintir masyarakat kapitalis bermodal kuat dari dalam negeri, sementara kebanyakan rakyat jelata tetap saja miskin! Tentu hal tersebut juga sesuatu yang tidak kita inginkan bersama.

Jadi daripada kita meributi isu neo-liberalisme lawan ekonomi kerakyatan yang bakalan tidak ada ujungnya itu, lebih baik berdebat dalam adu strategi bagaimana meningkatkan SDM kita, bagaimana memperbagus pendidikan di negara kita, bagaimana agar bangsa kita lebih menguasai ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi serta bagaimana strategi pemberantasan korupsi di masa depan. Karena tanpa SDM yang baik, tanpa pendidikan yang baik, tanpa penguasaan sains dan teknologi yang baik dan tanpa pemberantasan korupsi, apapun sistem perekonomian yang kita pilih akan sama parahnya!! 😀

Catatan:

Jika seseorang konsisten dalam mendukung sistem ekonomi kerakyatan SECARA TOTAL tentu ia tidak akan belanja di Carrefour ataupun Makro tetapi akan belanja di pasar-pasar tradisional atau minimal belanja di mini market atau supermarket modal dalam negeri. Juga dalam beli sepatu, ia jangan beli sepatu merk Gucci, Hugo Boss atau Lacoste tetapi belilah sepatu Cibaduyut. Tapi itu belum cukup, sebaiknya juga ia tidak membeli Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, Toyota, Honda, BMW, Intel, iMac, dan lain-lain. Sanggup?? Paling-paling alasannya kalau kita belum bisa memproduksi sendiri, ya boleh dong pakai produksi luar negeri. Karena jikalau mereka membeli produk-produk dengan merk-merk terkenal seperti di atas, mereka secara tidak langsung  telah mendukung “ekonomi neo-liberalisme”. Huehehehe…. 😀 Namun saya yakin seperti halnya tidak akan ada calon capres dan cawapres yang akan mengadopsi sistem neo-liberal yang kebabalasan, saya juga berkeyakinan tidak akan ada capres dan cawapres yang mampu mengadopsi sistem perekonomian kerakyatan secara total! :mrgreen:

Globalisasi

Kita sering sekali akhir-akhir ini mendengar kata ‘globalisasi’ dari mass media baik cetak maupun elektronik. Banyak dari kita tentu sudah mengetahui apa itu globalisasi walaupun banyak juga dari kita yang belum faham betul apa itu globalisasi. Globalisasi sebenarnya terjadi dalam banyak bidang yaitu di bidang ekonomi, politik, teknologi, sosiokultural dan sebagainya. Namun yang akan saya bicarakan di sini adalah globalisasi di bidang ekonomi.

Globalisasi (di bidang ekonomi) mulai berakar ketika dua atau lebih negara menjalani transaksi jual beli antarmereka sebagai akibat  sebuah negara melihat negara lain memproduksi barang yang mereka perlukan secara lebih ekonomis yang mengakibatkan bahwa negara tersebut memutuskan untuk membeli barang dari negara lain tersebut daripada memproduksi sendiri di dalam negeri. Misalkan dengan sumberdaya dan dalam waktu yang sama negara A memproduksi 5 buah mesin dan 10 meter kain. Sementara negara B memproduksi 3 buah mesin dan 15 meter kain, maka negara A cenderung akan mengimpor kain dari negara B daripada memproduksi sendiri sedangkan sebaliknya negara B cenderung untuk mengimpor mesin dari negara A daripada memproduksi sendiri di dalam negeri.

Nah, dari model perdagangan internasional sederhana inilah yang kelak akan menjadi globalisasi yang kompleks tersebut. Walaupun pada saat ini, perdagangan internasional tetap merupakan ruh utama globalisasi namun kenyataannya globalisasi jauh lebih kompleks dibandingkan perdagangan internasional. Dalam globalisasi di bidang ekonomi selain terjadi perpindahan barang dan jasa secara internasional, juga terjadi perpindahan sumberdaya, baik sumberdaya manusia ataupun sumberdaya alam. Selain itu, tak kalah pentingnya dalam globalisasi adalah adanya perpindahan modal baik yang berupa investasi langsung asing (foreign direct investment) maupun yang berupa modal portfolio (portfolio capital).

Untuk melihat tingkat globalisasi suatu negara, dapat dilihat melalui beberapa indikator. Paling mudah adalah dengan melihat indeks globalisasi. Cara lain yang sudah cukup representatif adalah dengan melihat persentasi ekspor suatu negara dari Produk Domestik Bruto (PDB)-nya. Tahun 2002, ekspor Singapura mencapai 143,9% dari PDB-nya, menjadikan Singapura sebagai negara dengan presentasi ekspor terbesar dari PDB-nya. Hongkong di tempat kedua dengan presentasi ekspor  mencapai 124,5% dari PDB. Sedangkan eskpor Indonesia di tahun 2002 hanya mencapai 33% dari PDB. Nanti dulu! Ekspor Singapura mencapai 143,9% dari PDB-nya?? Mana bisa jumlah ekspor melebihi PDB?? Itu mungkin saja karena praktek ekspor ulang (reexport) umum terjadi di Singapura, di mana barang-barang yang diimpor oleh Singapura (terutama barang-barang dari Malaysia) kemudian diekspor kembali setelah diberi nilai tambah yang cukup signifikan.

Globalisasi memang erat hubungannya dengan  keterbukaan ekonomi negara-negara di dunia yang ditandai dengan terus naiknya persentasi ekspor dunia atas total PDB dunia. Lantas apa manfaatnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia?? Sebenarnya secara umum globalisasi dapat membawa manfaat yang nyata bagi perekonomian lokal. Dengan mengalirnya modal ke suatu negara, perekonomian suatu negara berkembang dapat terbukti tumbuh dengan pesatnya. Manfaat-manfaat globalisasi secara detail, insya Allah akan coba saya jabarkan di lain waktu, di lain artikel. Namun tentu setiap praktek ataupun fenomena ekonomi, tidak terkecuali globalisasi ini juga membawa dampak-dampak negatif. Perpindahan sumberdaya yang tidak berimbang baik yang keluar maupun yang ke dalam dapat menjadi isu yang serius. Perpindahan sumberdaya alam keluar yang berlebihan misalnya, tentu juga tidak baik untuk perekonomian lokal. Juga  perpindahan SDM dari luar negeri ke dalam negeri yang dapat mengancam suplai SDM dalam negeri juga seringkali menjadi isu serius dalam globalisasi. Selain itu globalisasi yang tidak terkendali juga dapat mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan dalam negeri yang bermain di pasar lokal karena adanya persaingan dari barang-barang impor sejenis. Untuk itu di banyak negara majupun, proteksi masih tetap dijalankan.

Nah, walaupun globalisasi dapat membawa dampak positif bagi sebuah negara berkembang namun bukan berarti globalisasi adalah solusi sempurna bagi sebuah negara berkembang. Ingat, sebuah fenomena ekonomi pasti mempunyai dua sisi, sisi benefit dan sisi cost-nya. Namun begitu, dampak buruk dari globalisasi di sebuah negara sebenarnya bukan karena semata-mata akibat globalisasi tersebut secara langsung namun juga karena lebih diperparah akibat kegagalan suatu negara dalam me-manage dampak-dampak globalisasi tersebut……..

Penularan Finansial

Masih ingat krisis ekonomi/moneter yang melanda Asia Pasifik satu dekade lalu?? Pada bulan Juli 1997, pemerintah Thailand mencabut kebijakan sistem tukar tetap (fixed exchange rate) mata uangnya terhadap mata uang asing menjadi sistem tukar mengambang (floating exchange rate) yaitu sistem pertukaran mata uang yang murni didasarkan atas mekanisme pasar. Hal tersebut untuk meringankan defisit anggaran (current account) pemerintah Thailand yang sudah mencapai 8% dari PDB waktu itu. Yang terjadi adalah justru (karena memang itu yang diharapkan) mata uang baht Thailand yang terdepresiasi. Sialnya depresiasi mata uang baht ini diperparah dengan banyaknya modal asing yang keluar dari Thailand yang justru menjadikannya ‘cikal bakal’ krisis di Asia Pasifik waktu itu. Semula orang menyangka bahwa efek dari krisis di Thailand ini akan terisolasi dan tidak akan ‘menular’ ke negara-negara tetangganya. Namun ternyata dugaan itu salah, dalam beberapa bulan saja, modal-modal asing sudah pada berhamburan keluar dari Malaysia dan Indonesia. Dan selanjutnya krisis terus ‘menular’ ke Filipina, Hongkong, Republik Korea dan Taiwan. Krisis yang semula diperkirakan akan terisolasi pada mata uang Baht Thailand yang mengalami ‘shock‘ karena perubahan sistem tukar mata uangnya ternyata berimbas pada nilai tukar mata uang-mata uang lainnya di Asia Tenggara dan Timur. Banyak ahli ekonomi berspekulasi bahwa krisis di Asia ini kemungkinan akan mengglobal, namun syukurlah hal tersebut tidak terjadi.

Walaupun krisis di Asia waktu itu akhirnya tidak mengglobal namun krisis tersebut menimbulkan fokus baru dalam bidang ekonomi yaitu yang disebut dengan Penularan Finansial (Financial Contagion). Yah, pada intinya penularan finansial ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan krisis finansial atau ekonomi di sebuah negara yang berimbas negatif kepada negara-negara lainnya. Penularan finansial ini menjadi studi dan fokus yang menarik dan intens setelah krisis Asia satu dekade yang lalu, walaupun krisis di Asia ini bukanlah satu-satunya contoh penularan finansial dalam sejarah.

Menurut banyak pakar ekonomi, penularan finansial ini menjadi studi yang menarik karena berbagai macam faktor. Di antaranya adalah karena krisis seperti ini dapat diamati dari kacamata yang lain misalnya lewat pasar modal atau surat-surat berharga. Bisa juga karena penularan finansial ini tidak selalu terjadi. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan krisis di suatu negara berkembang menjadi sebuah penularan finansial? Hal inilah yang masih banyak harus dipelajari. Krisis ekonomi yang terjadi di Zimbabwe saat ini misalnya, tidak begitu berimbas kepada negara-negara tetangganya. Dan yang paling menarik adalah krisis finansial yang terjadi akibat penularan finansial ini efeknya berbeda-beda untuk setiap negara. Hal tersebut bisa terjadi karena mungkin krisis ekonomi di tiap negara mempunyai ‘karakter yang berbeda’ karena memang krisis ekonomi yang lebih parah di suatu negara bisa jadi lebih diperburuk oleh karakteristik ekonomi di negara tersebut sendiri. Pendek kata efek daripada penularan finansial ini di setiap negara yang terkena imbasnya tergantung dari banyak faktor baik internal maupun eksternal baik ekonomi maupun non-ekonomi. Kita dulu sempat mendengar bahwa mantan PM Malaysia Dr. Mahathir Mohamad pernah menuduh George Soros sebagai penyebab ‘tumbangnya’ perekonomian Asia akibat aksi spekulasinya. Apakah hal tersebut benar?? Mungkin saja aksi spekulasi Soros ini juga memperburuk krisis ekonomi di Asia Pasifik waktu itu. Namun, seberapa besarkah tingkat sumbangan spekulasi Soros dalam memperparah ‘hancurnya’ ekonomi Asia Pasifik waktu itu, nampaknya harus ada studi lebih lanjut lagi dan mungkin hal-hal seperti ini dapat menjadi sebuah topik yang menarik bagi para peneliti di bidang penularan finansial ini. Yang jelas, seperti misalnya seseorang yang terkena flu, tidak selalu dapat teridentifikasi kapan mulainya ia terkena flu dan bagaimana ia terkena flu. Efek yang diderita seseorang akibat penularan flupun berbeda-beda dari orang ke orang tergantung juga dari faktor internal orang tersebut. Begitu pula halnya dengan penularan finansial ini.

Mudah-mudahan dengan banyaknya studi mengenai penularan finansial ini, para ahli ekonomi dapat lebih memahami mekanisme terjadinya penularan finansial untuk di masa depan mereka diharapkan dapat mengurangi efek atau akibat dari krisis seperti ini jika penularan finansial terjadi…….

_____________________

Catatan:

Penularan Finansial adalah istilah yang saya terjemahkan sendiri dari Financial Contagion karena saya belum bisa menemukan istilah resminya dalam Bahasa Indonesia. Ada yang tahu??

Partnership

Karena sedikit jenuh dengan postingan2 yang berisikan ilmu pengetahuan, maka untuk postingan kali ini saya akan menampilkan postingan yang ada hubungannya dengan bisnis, walaupun sebenarnya dalam bisnis juga ada ilmu pengetahuannya dan nyatanya postingan ini toh juga masih berbau ilmu pengetahuan namun pengetahuan mengenai bisnis. :mrgreen:

Untuk postingan kali ini, saya akan menuliskan topik yang sederhana dulu yaitu: Partnership atau dalam bahasa Inlander Indonesianya adalah Persekutuan. Namun tidak semua topik mengenai persekutuan akan dibahas melainkan hanya garis2 besarnya saja dan juga terfokus pada saat akan membentuk persekutuan.

Persekutuan adalah gabungan dua orang atau lebih yang secara sukarela mendirikan, memiliki dan menjalankan usaha bisnis guna meraih profit.  Setiap orang yang mampu berkomitmen untuk menjadi seorang partner dalam sebuah persekutuan dapat menjadi bagian atau anggota dari persekutuan tersebut.  Individu2 yang ingin menjadi partner tidak harus memberikan kontribusi modal ataupun berbagi asset pada saat pembubaran persekutuan kelak, namun bisa saja partner tersebut hanya berpartisipasi di dalam manajemen dan pembagian profit sesuai perjanjian. Kita seringkali menganggap bahwa pembentukan sebuah partnership segampang kita menjalin persahabatan sehari2. Dengan kata lain, kita sering menganggap bahwa jikalau kita sudah berteman akrab dengan seseorang maka orang tersebut adalah orang yang tercocok menjadi partner kita dalam bisnis. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri bahwa kepercayaan adalah hal yang utama dari sebuah persekutuan namun sebenarnya persekutuan harus mempertimbangkan aspek2 yang serius. Sebuah persekutuan yang kuat selain membutuhkan seorang partner yang jujur sebaiknya juga sehat (terutama akalnya), cakap dan kompatibel.

Menjalankan persekutuan memang mempunyai banyak keuntungan, namun seperti pepatah “tak ada gading yang tidak retak”, menjalankan persekutuan ini juga sarat dengan masalah. Majalah bisnis Inc. di Amerika Serikat mengadakan survey terhadap individu2 tentang opini mereka mengenai persekutuan. Ternyata hasilnya adalah sebagai berikut:

Pertanyaan Jawaban Persentase
Mengapa Persekutuan itu Baik untuk anda? Membagi beban kerja 55
  Membagi beban emosional 41
  Memanfaatkan talenta eksekutifnya 40
  Membagi beban finansial 33
  Membuat suasana kantor menjadi tidak ‘sepi’ 26
Kenapa persekutuan buruk untuk anda? Suka terjadi konflik personal 60
  Ternyata partner kita mengecewakan 59
  Fungsi perusahaan lebih baik jika hanya dengan satu pemimpin 53
  Sangat menurunkan ekuitas 6
  Kita tidak bisa menjalankan keputusan kita sendiri 6

 

Dari survey di atas ternyata problem yang paling nyata dirasakan dalam persekutuan adalah sering terjadinya konflik personal (60% dari responden), partner yang mengecewakan (59%) serta pengalaman bahwa perusahaan dengan satu pemimpin adalah lebih baik (53%). Nah, untuk itu, sebelum anda membentuk sebuah persekutuan, pertanyaan2 berikut ini patut diajukan sebelum anda memilih partner (sekutu) yang tepat. Pertanyaan berikut ini bertujuan untuk mengklarifikasi ekspektasi sebelum perjanjian persekutuan dibuat:

  • Bagaimana Konsep Bisnis Kita? Ini sebenarnya sebuah topik atau pertanyaan yang teramat luas. Terkadang perlu juga fihak ketiga untuk ikut mendengarkan agar memastikan bahwa setiap partner mempunyai pengertian yang sama pada setiap masalah yang dibahas. Hal-hal yang sering ditanyakan adalah: Siapa yang bertugas “memproduksi”?? Siapa yang akan menjalankan jasa ke pelanggan?? Siapa yang bertugas menjual?? Apakah perusahaan mengejar profit jangka panjang atau kebalikannya, apakah mereka cuma akan mendirikan perusahaan dan kemudian menjualnya dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut?? Siapakah yang akan berpartisipasi dalam manajemen??  Dan lain-lain. Di sini biasanya akan mulai terlihat “benturan2” antar partner dan di sini juga biasanya mulai terlihat sifat2 asli seorang partner dalam menjalankan perusahaan, apakah ia seorang yang otoriter, berkepala dingin, kalem, terburu2, dominan dan lain2 sifat.
  • Bagaimana Struktur Kepemilikan? Biasanya paling ‘aman’ dan gampang adalah membagi rata struktur kepemilikan kepada setiap anggota partner seperti membagi rata sebuah kue. Namun kenyataan praktek “bagi rata kue” ini seringkali membuat perusahaan lumpuh di masa yang akan datang. Jikalau setiap partner tidak ada yang mau mengalah, sebaiknya dibuat suatu aturan atau pertimbangan bagaimana struktur kepemilikan didasarkan. Misalkan berdasarkan besar modal yang disetor oleh masing2 partner, dan sebagainya.
  • Apakah kita benar-benar saling membutuhkan? Pertanyaan ini juga penting didiskusikan. Menurut para psikolog **halaah** jikalau alasan pembentukan partnership hanya karena “berdua menjalankan bisnis rasanya lebih tenang” mendingan cari cara lain agar anda dapat menjalankan bisnis anda dengan tenang karena persekutuan pada hakekatnya adalah berbagi kewajiban dan kekuasaan dan bukan hanya sekedar berbagi ketakutan agar menjadi lebih tenang!
  • Apakah gaya hidup kita berbeda? Ini juga penting didiskusikan karena pada dasarnya harta seorang partner juga terlibat pada harta persekutuan maka tentu gaya hidup juga pantas dipertimbangkan dalam memilih seorang partner. Mereka yang menikah tentu akan lebih banyak kecenderungan untuk membuat personal withdrawals daripada mereka yang masih bujangan. Begitu juga bagi seorang partner yang suka berfoya2 atau menghambur2kan duit kecenderungan untuk memperbesar akun personal withdrawals juga tinggi. Untuk itu perbedaan gaya hidup seorang partner juga harus didiskusikan secara matang.

Nah, kalau hal2 di atas sudah terpecahkan dengan baik atau sudah disetujui maka selanjutnya dibuat dokumen mengenai hak dan kewajiban para partner (articles of partnership). Dokumen2 ini dibuat sebelum perusahaan persekutuan ini beroperasi dan paling sedikit menyangkut hal2 berikut ini:

  1. Tanggal berdirinya persekutuan
  2. Nama dan alamat semua partner/sekutu.
  3. Pernyataan fakta persekutuan.
  4. Pernyataan tujuan bisnis.
  5. Lama bisnis (kalau ada dan sudah direncanakan)
  6. Nama dan lokasi perusahaan persekutuan
  7. Jumlah investasi masing2 partner
  8. Rasio pembagian untung dan rugi
  9. Hak setiap partner, jika ada, menyangkut juga dana perusahaan untuk keperluan pribadi
  10. Penyediaan data2 akuntansi dan akses terhadap data2 tersebut oleh setiap partner
  11. Tugas2 spesifik bagi setiap partner
  12. Pembagian harta bersih untuk setiap partner pada saat pembubaran persekutuan
  13. Pembatasan2 tertentu, misalnya dalam penandatangan cek, satu tandatangan dari seorang partner tidak dapat mewakili seluruh partner, dsb.
  14. Perlindungan bagi para partner yang tetap tergabung, perlindungan hak milik partner jikalau ada salah satu partner yang meninggal dunia.

Selain hal2 di atas seorang partner juga mempunyai hak2 implisit. Contohnya adalah mengenai masalah pembagian keuntungan. Jikalau tidak terjadi kesepakatan mengenai keuntungan, maka dengan hak implisitnya pembagian keuntungan, dengan terpaksa, dapat dibagi rata di antara para partner.

Dan yang juga penting adalah setiap partner mempunyai agency power, yang berarti setiap partner harus menanamkan kepercayaan pada partner2 lainnya. Kepercayaan yang baik dan juga saling menjaga, tugas2 manajemen yang ditunaikan secara baik semua harus dipelihara oleh semua partner. Karena sifat dari hubungan persekutuan ini adalah kepercayaan dalam karakter, maka seyogianya setiap partner tidak boleh saling berkompetisi di dalam persekutuan dan juga seorang partner tidak boleh menggunakan informasi bisnis untuk kepentingan pribadi…..

Hmmm…. ternyata untuk mendirikan sebuah persekutuan lebih dari hanya sekedar masalah persahabtan belaka ya??